J5NEWSROOM.COM, Batam – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di kawasan Tanjung Banun, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (12/8/2025). Penyerahan sertifikat tersebut menandai penguatan kepastian hukum atas lahan bagi warga penerima program transmigrasi.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut mendampingi kunjungan kerja menteri dalam acara yang berlangsung di permukiman transmigrasi tersebut. Dalam sambutannya, Amsakar menyatakan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk realisasi dari komitmen negara kepada masyarakat.
“Apa yang telah dijanjikan negara kini mulai dilaksanakan. Sertifikat diberikan, sarana prasarana akan dilengkapi. Ini bentuk kehadiran nyata negara di tengah rakyatnya,” ujar Amsakar.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, sebanyak 68 SHM telah diserahkan kepada warga. Pada kunjungan kali ini, diserahkan lagi 94 sertifikat. Dengan demikian, seluruh 162 kepala keluarga yang telah menetap di Tanjung Banun kini resmi memiliki sertifikat lahan seluas 500 meter persegi per keluarga.
Menurut Amsakar, Tanjung Banun akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman terintegrasi, dengan infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warga. Pemerintah daerah berkomitmen melengkapi fasilitas umum, seperti jalan, air bersih, listrik, sekolah, serta layanan kesehatan.
“Permukiman ini akan dijadikan model kawasan lengkap yang menunjang kenyamanan hidup warga. Kami ingin kebijakan ini memberikan manfaat langsung dan keberlanjutan pembangunan,” kata Amsakar.
Menteri Muhammad Iftitah menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Trastuntas, yaitu pemberian kepastian hukum atas tanah transmigran. Ia menambahkan, transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi juga upaya membangun komunitas produktif dan mandiri berbasis semangat gotong royong.
“Kami ingin program ini menghasilkan manfaat konkret. Wali Kota Batam beserta jajarannya sangat aktif mengkomunikasikan kebutuhan di lapangan agar Tanjung Banun tumbuh sebagai kawasan maju dan sejahtera,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pengembangan wilayah, pemerintah pusat juga berencana membangun:
– 200 unit rumah layak huni
– Sarana air bersih, sekolah, dan ruang terbuka hijau
– 14 unit perahu bagi warga pesisir
– Rumah produksi pengolahan hasil laut
– SPBU komunitas
Kampus Patriot, yaitu lembaga pendidikan berbasis hybrid untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara jarak jauh.
Kehadiran pemerintah pusat dan daerah disambut positif oleh warga. Program ini diharapkan mampu mempercepat transformasi Tanjung Banun menjadi kawasan transmigrasi modern yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki daya dukung pembangunan jangka panjang.
Editor: Agung
