LAPORAN: Freddy
J5NEWSROOM.COM, Karimun – Ratusan warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menggelar aksi damai pada Rabu (20/8/2025). Aksi yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga ini berlangsung di dua lokasi, yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau dan Kantor Bupati Karimun.
Mereka menyuarakan keresahan atas kelangkaan beras, khususnya jenis premium, yang semakin sulit ditemukan di pasaran. Dalam aksinya, massa meminta agar Bea Cukai memberi kelonggaran terhadap distribusi beras dari Batam ke Karimun guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.
Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Adhang Noegroho Adhi, menerima langsung perwakilan pengunjuk rasa. Dalam pertemuan tersebut, Adhang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghambat masuknya beras ke Karimun.
“Tolong diluruskan, hingga saat ini Bea Cukai belum pernah melakukan penindakan beras di wilayah Karimun. Yang kami tindak adalah pengiriman beras tujuan daratan Sumatera. Jadi isu yang beredar mohon tidak disalahartikan,” jelas Adhang.
Ia menambahkan bahwa Bea Cukai mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, termasuk di wilayah perbatasan seperti Karimun. Terkait aspirasi masyarakat agar beras hasil tangkapan disalurkan atau dihibahkan, Adhang menyarankan agar permohonan diajukan secara resmi.
“Silakan buat surat tertulis. Nanti akan kami koordinasikan dengan pihak Karantina Kepri, karena saat ini barang-barang tersebut masih dalam proses penyidikan di Batam,” ujarnya.
Adhang juga menegaskan komitmen DJBC untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, khususnya beras.
Usai mendatangi kantor Bea Cukai, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Karimun dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, dalam forum dialog di ruang rapat Cempaka Putih.
Dalam penjelasannya, Rocky menyebut bahwa secara umum stok beras di Karimun masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Namun, ia mengakui bahwa keluhan warga lebih berkaitan dengan berkurangnya pasokan beras premium yang biasa dikonsumsi.
“Yang terjadi bukan kelangkaan secara umum, melainkan terbatasnya beras premium. Warga yang biasanya mengonsumsi beras tersebut kini harus beralih ke beras Bulog jenis SPHP, yang memang berbeda dari segi rasa dan kualitas,” katanya.
Rocky menambahkan, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Bulog, Polres Karimun, dan Kodim 0317/Tbk secara rutin menggelar Gerakan Pangan Murah di berbagai titik. Program ini diharapkan dapat menekan harga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP.
Meski demikian, hingga saat ini beras premium dengan berbagai merek diketahui nyaris tidak terlihat lagi di toko, minimarket, maupun swalayan di wilayah Karimun.
Editor: Agung
