J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Rencana DPR untuk menaikkan tunjangan anggotanya menuai sorotan publik karena dianggap bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi anggaran negara. Kenaikan tunjangan ini dinilai tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam menekan pengeluaran agar lebih fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat.

Sejumlah pengamat politik menilai bahwa kebijakan tersebut bisa memunculkan citra negatif bagi DPR di tengah kondisi ekonomi yang menuntut penghematan. Mereka menekankan pentingnya pejabat negara memberikan teladan dalam mengelola anggaran, bukan justru menambah beban keuangan negara dengan kebijakan yang kontroversial.

Selain itu, langkah DPR tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Di sisi lain, pemerintah sedang berusaha keras memperkuat sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga usulan tunjangan baru ini dianggap tidak memiliki urgensi.

Masyarakat pun mendorong agar DPR lebih transparan dalam mengelola anggaran dan menyesuaikan diri dengan semangat efisiensi yang diusung Presiden. Konsistensi antara kebijakan pemerintah dan lembaga negara dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap arah pembangunan nasional.

Editor: Agung