J5NEWSROOM.COM, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin membatalkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang semula diusulkan dalam RAPBN 2026. PKS menilai rencana ini sejalan dengan aspirasi pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut bahwa daerah adalah ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, TKD yang utuh bahkan meningkat akan penting bagi keberlangsungan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya. Ia menegaskan bahwa TKD bukanlah sekadar belanja rutin, melainkan investasi penting untuk memperkuat otonomi daerah.

Data menunjukkan bahwa pagu TKD pada 2024 adalah sekitar Rp 857,6 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 919,9 triliun pada 2025. Namun dalam RAPBN 2026 semula diusulkan pagu TKD hanya Rp 650 triliun, yang berarti penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini jika tidak dibatalkan bisa menekan kapasitas fiskal daerah secara nyata.

PKS melalui fraksi di DPR, khususnya Komisi XI, menyatakan siap mengawal proses pembahasan RAPBN agar komitmen pembatalan pemangkasan TKD ini benar-benar terealisasi. Mereka juga mendorong agar distribusi TKD dibuat lebih adil dan berbasis kebutuhan daerah, terutama untuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketimpangan infrastruktur.

Muhammad Kholid menegaskan bahwa transfer ke daerah tidak boleh dijadikan beban anggaran negara semata, tetapi harus dilihat sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Dengan TKD yang tidak dipangkas, daerah-daerah di luar pusat kota besar bisa menikmati pembangunan secara lebih seimbang dan masyarakat merasakan manfaatnya langsung.

Editor: Agung