J5NEWSROOM.COM, Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dijauhkan dari kepentingan politik maupun konflik kepentingan pejabat. Ia menegaskan bahwa BUMN seharusnya berfokus pada kinerja ekonomi dan pelayanan publik, bukan menjadi alat kekuasaan bagi pihak tertentu.

Menurutnya, penempatan pejabat atau mantan pejabat di posisi strategis BUMN berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Praktik seperti ini bisa menghambat profesionalisme dan mengurangi transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara.

Gigin menambahkan, pemerintah perlu memperkuat sistem rekrutmen dan seleksi direksi maupun komisaris agar benar-benar berbasis kompetensi, bukan karena kedekatan politik. Ia juga mendorong agar mekanisme pengawasan terhadap BUMN diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ia berharap, dengan tata kelola yang bersih dan profesional, BUMN dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi nasional secara optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Editor: Agung