J5NEWSROOM.COM, Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkap dugaan pelanggaran hukum yang bisa saja terjadi dalam dua proyek strategis nasional — Ibu Kota Negara Baru (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurut Mahfud, kedua proyek tersebut memiliki kemiripan pola yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menimbulkan beban bagi pemerintahan yang akan datang.

Mahfud menyampaikan bahwa proyek IKN, meskipun dijamin melalui undang-undang, sejatinya gagal merealisasikan komitmen awal untuk didanai cuma oleh swasta. Padahal, semula proyek tersebut digadang tanpa menggunakan APBN. Kenyataannya, dana publik akhirnya masuk dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola dan pengawasan.

Terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Mahfud menyoroti lonjakan biaya dan perubahan skema pembiayaan yang dilaporkan berpindah dari model bunga rendah dengan dana Jepang ke model lebih tinggi dari China. Ia menyebut bahwa pola demikian berisiko mendatangkan celah korupsi atau mark-up.

Sikap Mahfud ini memicu reaksi dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menuduh Mahfud seperti “menjadi Sengkuni” istilah kritik yang mengacu pada peran penghasut dalam cerita pewayangan karena dinilai memperkeruh suasana.

Editor: Agung