J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti kondisi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang dikabarkan terus mengalami kerugian. Ia mempertanyakan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas beban kerugian besar yang terjadi pada proyek tersebut.

Herman menegaskan, jika proyek Whoosh dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dianggap sebagai investasi sosial oleh pemerintah, maka secara konseptual tanggung jawab atas kerugian seharusnya ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutupi kerugian proyek tersebut.

Ia juga menyoroti belum adanya penjelasan yang jelas dari pihak terkait mengenai bagaimana mekanisme penanganan kerugian akan dilakukan. Herman menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru karena jika kerugian terus dibiarkan, maka beban keuangan negara akan semakin berat dan bisa berdampak pada stabilitas ekonomi.

Karena itu, DPR melalui Komisi VI berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), untuk memberikan keterangan resmi. Langkah ini diambil agar transparansi dapat ditegakkan dan kejelasan mengenai tanggung jawab keuangan proyek Whoosh bisa dipastikan demi menghindari kerugian yang berkelanjutan.

Sumber: RMOL
Editor: Agung