J5NEWSROOM.COM, Medan – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dari berbagai cabang di Pulau Sumatera mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam pernyataan resmi, para pengurus ISEI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak bencana yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi kawasan dan nasional.

ISEI mengingatkan bahwa Sumatera berkontribusi sekitar 22–23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Karena itu, kerusakan luas akibat bencana dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, serta memicu tekanan inflasi.

Ketua ISEI Cabang Medan, Dr. Paidi, SE., M.Si., mewakili pimpinan ISEI se-Sumatera, mengatakan bencana merusak berbagai infrastruktur strategis dan melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah. Lebih dari 1.265 orang dilaporkan meninggal dunia.

ISEI juga menyinggung posisi Sumatera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menetapkan kawasan ini sebagai salah satu mata rantai utama pengembangan bioindustri dan kemaritiman. Kerusakan ekologi dan infrastruktur akibat bencana, menurut ISEI, harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola lahan, terutama kawasan hutan.

“Skala bencana yang lintas provinsi dan berdampak sistemik menunjukkan bahwa penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial maupun sektoral,” kata Paidi, Jumat (5/12.2025).

Atas dasar itu, ISEI cabang-cabang se-Sumatera secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional.

Pernyataan ini ditandatangani oleh sejumlah ketua ISEI cabang, antara lain:

Dr. Paidi, SE., M.Si. (Medan)
Prof. Aliasuddin (Banda Aceh)
Prof. Shofia Amin (Jambi)

Drs. Coki Ahmad Syahwier, MP (Medan)
Dr. Yefriza (Bengkulu)
Endrizal Ridwan, PhD (Padang)

Prof. Azwardi (Palembang)
Herman Boedoyo, SE (Pekanbaru)
Dr. Reniati (Bangka Belitung)

Dr. Suyono Saputro (Batam)
Dr. Usep Syaipudin (Lampung)

ISEI berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah terpadu berskala nasional untuk melindungi masyarakat, memulihkan aktivitas ekonomi, dan menjaga keberlanjutan pembangunan Sumatera sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.

Editor: Agung