J5NEWSROOM.COM, Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. Ia menilai langkah tegas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi serta meningkatkan profesionalisme perusahaan negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul mengingatkan para mantan pimpinan BUMN agar bertanggung jawab atas potensi kerugian negara yang ditimbulkan selama masa kepemimpinannya. Presiden juga meminta pihak terkait untuk bersiap apabila dipanggil oleh Kejaksaan Agung guna menjalani proses hukum.
Nasim Khan menyatakan dukungannya terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi pelanggaran hukum, baik yang melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. “Kami mendukung Presiden Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN. Setiap indikasi pelanggaran hukum, baik yang melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan BUMN, harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Nasim Khan di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Menurut Nasim Khan, peringatan Presiden Prabowo harus dipahami sebagai bentuk keseriusan negara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menilai langkah tersebut menjadi sinyal kuat bagi seluruh pimpinan BUMN agar menjalankan tugas secara profesional dan menghindari praktik yang merugikan negara. “Tata kelola yang buruk dan praktik korupsi di BUMN bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik. Karena itu, langkah tegas Presiden harus menjadi peringatan serius bagi siapa pun yang pernah atau masih memimpin BUMN,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses penegakan hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, transparansi, serta akuntabilitas. Selain penindakan, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan negara, terutama yang mengalami penurunan kinerja atau pendapatan.
Nasim Khan menambahkan bahwa penurunan kinerja BUMN tidak dapat dilihat secara parsial karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, hingga persoalan tata kelola internal. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kepada publik setelah proses audit dan verifikasi selesai dilakukan. “Data dan angka kerugian harus disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses audit dan verifikasi selesai dilakukan oleh pihak berwenang. Transparansi ini penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif,” jelas Nasim Khan.
Lebih lanjut, legislator PKB asal Jawa Timur tersebut mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga melakukan transformasi dan restrukturisasi BUMN secara menyeluruh. “Transformasi BUMN harus diarahkan agar perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih profesional, berdaya saing, sehat secara finansial, serta benar-benar berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik. Inilah esensi dari bersih-bersih BUMN yang sesungguhnya,” tutup Nasim Khan.
Editor: Agung
