J5NEWSROOM.COM, Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons atas dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah terhadap pasokan energi domestik.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa, 24 Maret 2026, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. menilai situasi global saat ini berpotensi mengganggu ketersediaan serta stabilitas energi di dalam negeri.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memperkenalkan program terpadu bernama Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport (Uplift). Inisiatif ini dirancang untuk menjaga kestabilan pasokan energi, memastikan layanan publik tetap berjalan, serta melindungi aktivitas ekonomi dan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Melalui kebijakan tersebut, pengelolaan energi akan dipimpin oleh Kementerian Energi bersama lembaga terkait. Selain itu, dibentuk Komite Uplift yang diketuai langsung oleh presiden dan melibatkan sejumlah kementerian strategis, seperti sektor transportasi, keuangan, pertanian, dan perencanaan pembangunan, guna memastikan koordinasi kebijakan berjalan efektif.
Untuk pelaksanaan teknis, Departemen Ekonomi, Perencanaan, dan Pembangunan ditunjuk sebagai sekretariat. Komite ini bertugas mengawasi distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya, sekaligus memastikan layanan penting seperti transportasi, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur tetap beroperasi dengan baik.
Pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang, termasuk upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak gejolak global. Opsi pembentukan subkomite tambahan serta pelibatan berbagai instansi turut dipertimbangkan guna memperkuat implementasi kebijakan.
Di sisi lain, Kementerian Energi diberikan kewenangan khusus untuk mengambil langkah cepat dalam menjaga ketersediaan pasokan serta meminimalkan dampak gangguan pasar energi global.
Filipina sendiri masih berada dalam status bencana nasional selama satu tahun akibat Topan Tino (Kalmaegi) yang terjadi pada November sebelumnya. Status ini memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan tambahan, termasuk kemungkinan pengurangan atau penangguhan pajak bahan bakar jika harga minyak dunia terus meningkat.
Melalui kebijakan ini, pemerintah Filipina berupaya meredam dampak lanjutan krisis global sekaligus memastikan stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian.
Editor: Agung
