J5NEWSROOM.COM, Batam – Setoran parkir di kawasan depan PT Panasonic Industrial Devices Batam menuai sorotan dari DPRD Kota Batam. Nilai setoran yang dilaporkan hanya Rp188.000 per hari dinilai tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang parkir di lokasi tersebut.
Isu ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPRD Batam bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dan pihak perusahaan, Rabu (1/4/2026). Rapat tersebut dipimpin anggota Komisi III, Suryanto.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Arlon Veristo, mempertanyakan kewajaran angka setoran tersebut. Menurut dia, jika melihat banyaknya sepeda motor yang terparkir setiap hari, jumlah Rp188.000 sulit diterima secara logika.
Ia menjelaskan, dengan asumsi tarif parkir Rp2.000 per sepeda motor, ratusan kendaraan saja sudah dapat menghasilkan ratusan ribu rupiah. Bahkan, jumlah kendaraan di lokasi itu disebut bisa mencapai ribuan unit per hari.
“Kalau hanya 300 motor saja sudah Rp600.000. Di lokasi itu bisa lebih banyak, lalu ke mana selisihnya?” kata Arlon.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, menyampaikan bahwa titik parkir di kawasan tersebut merupakan lokasi resmi yang terdaftar, termasuk dalam 593 titik parkir di Batam.
Sementara itu, Kepala UPT Parkir Dishub Batam, Jeskiel Alexander Banik, menjelaskan bahwa nilai setoran Rp188.000 per hari merupakan hasil perhitungan konsultan, dengan dua juru parkir yang bertugas di lokasi tersebut.
Namun, penjelasan itu belum memuaskan DPRD. Arlon menilai keberadaan titik parkir di tepi Jalan Laksamana Bintan justru menimbulkan dampak negatif, terutama kemacetan, yang dinilai lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan ke daerah.
Ia bahkan mengusulkan agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan titik parkir apabila manfaatnya tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti aspek legalitas dan pengawasan pengelolaan parkir tersebut, meskipun Dishub menyebut lokasi itu telah memiliki Surat Keputusan (SK) Wali Kota sejak 2018.
Berdasarkan pantauan di lapangan, jumlah kendaraan yang parkir di lokasi tersebut saat ini telah berkurang. Sebelumnya, sepeda motor terlihat memenuhi bahu jalan hingga dua hingga tiga lapis, bahkan sebelum dilakukan inspeksi mendadak oleh DPRD.
Komisi III DPRD Batam menegaskan akan terus mengawal persoalan ini serta meminta adanya transparansi dalam pengelolaan parkir, termasuk terkait potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Kami akan terus memantau persoalan ini. Infrastruktur jalan sudah dibangun pemerintah, tetapi kawasan tersebut masih kerap mengalami kemacetan,” ujar Suryanto.
Editor: Agung
