J5NEWSROOM.COM, Lingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025 serta Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ tersebut.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Lingga pada Selasa (31/03/2026) ini juga diisi dengan tanggapan dan jawaban Bupati Lingga terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, termasuk terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lingga, Ir. H. Novrizal, ST., M.IP., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, H. Armia, serta jajaran perangkat daerah lainnya.
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lingga secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka. Tanggapan fraksi merupakan bagian penting dalam proses legislasi yang mencerminkan sikap, perspektif, serta kepentingan masing-masing fraksi terhadap kebijakan yang diusulkan pemerintah daerah.
Selain membahas Ranperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, pandangan fraksi juga menyoroti berbagai isu strategis pembangunan daerah, termasuk ekonomi, keuangan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Demokrat Plus, dalam pandangannya, menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Lingga, yaitu mewujudkan daerah yang berdaya saing dan sejahtera.
Fraksi ini mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, seperti sektor UMKM, pertanian, perikanan, serta pengembangan kawasan agrominawisata. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pelatihan, pendampingan, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal.
Fraksi Demokrat Plus juga menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi kebijakan fiskal serta peningkatan investasi yang berkelanjutan. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dinilai penting guna memperlancar distribusi produk lokal dan memperluas akses pasar.
Sementara itu, Fraksi Golkar Plus menyoroti dinamika kondisi keuangan daerah selama tahun 2025 yang perlu menjadi perhatian bersama. Fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan, baik dari pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, maupun kerja sama dengan pihak swasta.
Fraksi Golkar Plus juga mendorong peningkatan kualitas aparatur daerah dalam pengelolaan pendapatan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk menggali potensi ekonomi baru. Selain itu, fraksi ini menilai bahwa pembukaan peluang investasi yang lebih luas sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Investasi dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, termasuk dalam peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta diversifikasi ekonomi daerah.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi guna memperoleh dukungan anggaran, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana tugas pembantuan, maupun dana dekonsentrasi.
Sementara itu, Fraksi NasDem Plus memberikan apresiasi terhadap Ranperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat peran organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya peningkatan PAD serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan daya saing daerah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang tepat, diharapkan Kabupaten Lingga mampu menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pembangunan daerah.
Secara umum, rapat paripurna ini mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Lingga dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Editor: Agung
