J5NEWSROOM.COM, Texas – Dominasi Partai Republik dalam pemerintahan negara bagian Texas selama sekitar tiga dekade berakhir setelah kandidat Partai Demokrat, Gina Hinojosa, mengalahkan Gubernur petahana Greg Abbott dalam pemilihan gubernur. Kemenangan tersebut sekaligus menjadikan Hinojosa sebagai perempuan keturunan Hispanik pertama yang memimpin negara bagian itu.
Hasil pemilihan yang diproyeksikan media Amerika Serikat pada Selasa (3/11/2026) tersebut menjadi salah satu kejutan politik dalam rangkaian pemilihan paruh waktu di AS. Abbott, yang telah memimpin Texas selama tiga periode, harus mengakhiri upayanya mempertahankan kekuasaan Partai Republik di negara bagian yang selama ini dikenal sebagai basis konservatif tersebut.
Mengutip Reuters, kemenangan Hinojosa mencatat sejarah baru dalam politik Texas. Sejak 1994, Partai Demokrat belum pernah memenangkan jabatan gubernur di negara bagian itu. Kekalahan Abbott sekaligus mengakhiri periode panjang dominasi Partai Republik dalam pemerintahan Texas.
Hasil tersebut menjadi bagian dari capaian Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu 2026. Partai oposisi itu juga mencatat kemenangan di sejumlah wilayah yang selama ini dikenal memiliki kecenderungan politik konservatif, termasuk South Carolina dan Kansas.
Kemenangan Hinojosa tidak terlepas dari strategi kampanyenya yang mengangkat persoalan ekonomi rumah tangga, biaya hidup, dan kondisi pendidikan publik. Ia berupaya meyakinkan pemilih, terutama komunitas Latin, bahwa persoalan keseharian masyarakat lebih mendesak dibandingkan isu-isu perang budaya yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian penting dalam persaingan politik AS.
Dalam wawancara dengan Reuters di Austin pada Juli 2026, Hinojosa mengatakan, masyarakat Latin menghadapi tekanan ekonomi yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya di Amerika Serikat.
“Kami sama-sama orang Texas dan orang Amerika seperti siapa pun,” kata Hinojosa.
Ia menilai kenaikan biaya hidup telah memberikan tekanan besar terhadap keluarga-keluarga di Texas. Karena itu, persoalan ekonomi dan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus utama kampanyenya.
Strategi tersebut menjadi tantangan bagi Abbott yang selama bertahun-tahun membangun basis dukungan di Texas Selatan. Gubernur dari Partai Republik itu secara rutin mengunjungi kawasan perbatasan yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Latin. Ia juga membangun jaringan kampanye di Rio Grande Valley dengan mengedepankan isu keamanan perbatasan dan penegakan imigrasi.
Namun, pendekatan tersebut tidak cukup untuk mempertahankan dukungan pemilih.
Direktur Eksekutif Voto Latino, Beatriz Lopez, menilai peningkatan partisipasi pemilih Latin menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan Demokrat. Menurut dia, kekhawatiran terhadap keterjangkauan biaya hidup dan kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump turut mendorong mobilisasi pemilih.
Voto Latino, organisasi yang berfokus pada pendaftaran dan mobilisasi pemilih Latin, mengklaim telah mendaftarkan sekitar 400.000 pemilih di Texas selama siklus pemilihan tersebut.
“Ini adalah kemenangan menyeluruh di Texas,” kata Lopez. Ia menilai hasil pemilihan tersebut menempatkan Texas sebagai salah satu medan persaingan politik penting menjelang pemilihan presiden 2028.
Kemenangan Hinojosa juga menjadi perhatian karena selama kepemimpinannya, Abbott kerap menuai kritik dari organisasi kebebasan sipil dan kelompok advokasi Muslim di Amerika Serikat. Sejumlah kebijakannya dinilai memperkuat sentimen negatif terhadap komunitas Muslim, terutama terkait organisasi Islam, kebebasan beragama, dan isu Palestina-Israel.
Pada 2025, Abbott menetapkan Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi hak-hak sipil Muslim terbesar di AS, bersama Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing dan organisasi kriminal transnasional.
Keputusan tersebut disertai pembatasan terhadap kepemilikan dan pembelian properti di Texas oleh kedua organisasi maupun pihak-pihak yang dikaitkan dengan mereka.
Abbott menuding CAIR memiliki agenda menerapkan hukum syariah dan membangun dominasi Islam. Dua hari setelah keputusan tersebut, ia memerintahkan Departemen Keamanan Publik Texas melakukan penyelidikan kriminal terhadap CAIR dan Ikhwanul Muslimin.
Abbott juga menuduh kedua organisasi tersebut mendukung terorisme internasional melalui kekerasan, intimidasi, dan pelecehan. Ia bahkan menyebut CAIR sebagai organisasi yang menjadi kedok Hamas dan memiliki hubungan langsung dengan Ikhwanul Muslimin.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari kelompok pembela kebebasan beragama dan organisasi hak-hak sipil Muslim yang menilai tindakan pemerintah negara bagian berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap komunitas Muslim.
Selain CAIR, Abbott juga menjadikan rencana pembangunan EPIC City di kawasan Plano sebagai sasaran kritik dan penyelidikan pemerintah negara bagian.
Proyek yang dikembangkan East Plano Islamic Center (EPIC) tersebut direncanakan menjadi kawasan komunitas Muslim. Namun, Abbott menuding proyek itu berpotensi menciptakan kawasan eksklusif berdasarkan agama, menerapkan hukum syariah, dan membatasi hak kepemilikan properti.
Abbott juga pernah mengancam menarik bantuan pendanaan negara bagian dan federal untuk Bandara Internasional Dallas-Fort Worth serta George Bush Intercontinental Airport di Houston terkait keberadaan fasilitas wudu bagi penumpang Muslim.
Isu penerapan syariah bahkan semakin mengemuka dalam politik Partai Republik Texas pada 2026. Sejumlah tokoh partai mendorong pembatasan terhadap simbol keagamaan Islam, sekolah Islam, dan aktivitas masyarakat yang dikaitkan dengan dukungan terhadap penerapan syariah.
Di sisi lain, Abbott dikenal sebagai salah satu gubernur Partai Republik yang secara terbuka mendukung Israel. Dukungan tersebut tidak hanya disampaikan melalui pernyataan politik, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan ekonomi, pendidikan, dan hubungan luar negeri.
Abbott menandatangani House Bill 89 yang melarang lembaga pemerintah Texas menjalin kontrak dengan perusahaan yang memboikot Israel. Kebijakan tersebut juga membatasi investasi dana publik pada perusahaan yang terlibat dalam gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), sebuah gerakan internasional yang mendorong boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel.
Dalam pernyataannya, Abbott menegaskan, “Anti-Israel policies are anti-Texas policies.”
Pada November 2023, Abbott mengunjungi Israel dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di tengah perang di Jalur Gaza yang menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan dukungan Texas kepada pemerintah Israel.
Sebulan sebelumnya, pada Oktober 2023, Abbott menerbitkan Executive Order GA-43 yang menginstruksikan lembaga pemerintah Texas tidak membeli produk yang diproduksi atau diekspor dari Jalur Gaza maupun produk dari organisasi yang memiliki hubungan dengan Hamas.
Kebijakan terhadap isu Israel-Palestina berlanjut pada 2024. Melalui Executive Order GA-44, Abbott memerintahkan perguruan tinggi negeri di Texas memperketat kebijakan kebebasan berbicara untuk menangani antisemitisme.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari kelompok kebebasan sipil. Mereka khawatir definisi antisemitisme yang digunakan dapat membatasi kritik terhadap pemerintah Israel maupun ekspresi dukungan terhadap Palestina.
Abbott juga memperingatkan Pemerintah Kota San Marcos agar tidak mengesahkan resolusi yang menyerukan embargo terhadap Israel dan pengalihan dana publik yang mengalir kepada militer Israel. Ia mengancam menghentikan hibah pemerintah negara bagian apabila resolusi tersebut disahkan.
Selain itu, Abbott menetapkan 7 Oktober sebagai hari peringatan bagi korban serangan Hamas terhadap Israel. Ia menginstruksikan pengibaran bendera setengah tiang dan mengajak masyarakat mengheningkan cipta.
Kekalahan Abbott dari Hinojosa dengan demikian bukan sekadar pergantian kepemimpinan di Texas. Hasil pemilihan tersebut juga memperlihatkan perubahan dinamika politik di negara bagian yang selama puluhan tahun menjadi salah satu basis terkuat Partai Republik di Amerika Serikat.
Editor: Agung
