
Oleh: Dayat Hidayat (Kang Dayat)
J5NEWSROOM.COM – Ada banyak cara membaca politik Indonesia. Sebagian orang memilih ruang seminar, sebagian lainnya mencermati hasil survei, sementara yang lain sibuk membedah pernyataan elite di berbagai podcast. Namun, bagi urang Sunda, kedai kopi juga bisa menjadi ruang yang menarik untuk membaca arah kekuasaan Indonesia.
Di meja-meja sederhana, secangkir kopi sering kali melahirkan percakapan yang tidak sederhana. Mulai dari kepercayaan publik terhadap lembaga negara, integritas pejabat, hingga pertanyaan klasik, siapa yang sebenarnya pantas mendampingi Presiden Prabowo Subianto?
Wacana mengenai posisi Wakil Presiden kini menjadi tema utama di kedai kopi urang Sunda. Persoalannya tentu tidak berhenti pada siapa yang akan menggantikan posisi RI-2 saja.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, figur seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan?
Posisi Wakil Presiden bukan jabatan pelengkap dalam struktur kekuasaan. Wakil Presiden merupakan mitra konstitusional Presiden yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.
Karena itu, pengisian posisi RI-2 tidak semestinya hanya didasarkan pada kompromi politik semata, pembagian jatah kekuasaan, atau upaya menyenangkan kelompok tertentu dalam koalisi.
Presiden membutuhkan pendamping yang mampu bekerja, memahami persoalan bangsa, menjaga stabilitas politik, dan menjadi jembatan komunikasi ketika kepentingan antarkelompok mulai berseberangan.
Dalam konteks itulah, saya ingin menawarkan sebuah cara pandang sederhana melalui tiga istilah yang kebetulan memiliki singkatan sama: SDA.
Pertama, Sumber Daya Alam. Kedua, Sedekah, Dzikir, dan Amanah. Ketiga, Sufmi Dasco Ahmad.
Ketiganya memang berada dalam konteks berbeda. Namun, jika dirangkai sebagai perspektif politik, ketiga SDA tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sosok pendamping Presiden.
SDA pertama: Sumber Daya Alam
Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kesejahteraan yang merata.
Tantangan pemerintahan Prabowo bukan sekadar meningkatkan eksploitasi sumber daya alam, melainkan memastikan pengelolaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Prinsip keberlanjutan harus menjadi pijakan. Kekayaan alam yang dinikmati generasi sekarang tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang.
Di sinilah Wakil Presiden harus memiliki perspektif strategis. Ia tidak cukup hanya menjadi pendamping Presiden dalam urusan politik, tetapi juga harus mampu mengawal kebijakan ekonomi, memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara bertanggung jawab, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.
Kekayaan alam harus menjadi kekuatan kedaulatan ekonomi, bukan sekadar komoditas yang memperkaya segelintir kelompok.
Dengan demikian, SDA pertama mengingatkan bahwa kekuasaan harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat.
SDA kedua: Sedekah, Dzikir, dan Amanah
SDA kedua mungkin terdengar tidak lazim dalam pembicaraan politik. Namun, justru di sinilah nilai moral kepemimpinan perlu ditempatkan.
Sedekah dalam konteks kekuasaan bukan berarti membagikan jabatan tanpa pertimbangan kompetensi. Sedekah dapat dimaknai sebagai kesediaan seorang pemimpin untuk berbagi ruang, mendengar aspirasi, dan tidak memonopoli seluruh sumber daya politik.
Presiden memang memiliki mandat konstitusional untuk memimpin pemerintahan. Namun, pemerintahan yang kuat tidak selalu berarti pemerintahan yang berjalan sendirian.
Koalisi harus dirawat, parlemen harus dihormati, dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi orientasi utama. Berbagi ruang politik bukan tanda kelemahan, melainkan kecakapan membangun keseimbangan.
SDA ketiga: Sufmi Dasco Ahmad
Nah, di sinilah obrolan kedai kopi mulai mengerucut.
Dari sekian banyak nama yang beredar dalam percakapan politik, ada satu figur yang menurut saya patut dipertimbangkan secara serius, yakni Sufmi Dasco Ahmad.
Tentu saja, menyebut nama seseorang sebagai calon Wakil Presiden bukan berarti menganggapnya sebagai satu-satunya pilihan terbaik. Namun, ada sejumlah pertimbangan yang membuat nama Dasco menarik untuk dibicarakan.
Pertama, pengalaman politik dan kemampuannya membangun komunikasi.
Sebagai salah satu pimpinan DPR RI, Dasco memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai kekuatan politik. Lingkungan parlemen bukan ruang yang selalu tenang. Perbedaan kepentingan, persaingan antarkelompok, hingga tarik-menarik agenda politik merupakan bagian dari keseharian lembaga tersebut.
Kemampuan menjembatani perbedaan menjadi modal penting bagi seorang Wakil Presiden. Sebab, tidak semua persoalan pemerintahan dapat diselesaikan melalui instruksi. Sebagian membutuhkan negosiasi, komunikasi, dan kemampuan membaca situasi.
Kedua, kemampuan menjaga keseimbangan politik.
Dalam pemerintahan koalisi, stabilitas tidak cukup dibangun melalui kesamaan dukungan terhadap Presiden. Stabilitas juga membutuhkan komunikasi yang terpelihara di antara partai-partai pendukung, parlemen, dan berbagai kelompok kepentingan.
Figur yang mampu meredam ketegangan dan mempertemukan kepentingan berbeda tentu memiliki nilai strategis.
Ketiga, pengalaman membangun jembatan komunikasi.
Dalam politik, kebuntuan komunikasi sering kali menjadi sumber persoalan yang lebih besar. Perbedaan pandangan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan karena tidak adanya penghubung yang efektif.
Wakil Presiden ideal harus mampu menjalankan fungsi tersebut. Ia harus bisa menjadi mitra Presiden sekaligus penghubung dengan parlemen dan kekuatan politik lainnya.
Dasco, dengan pengalaman politik dan posisinya di parlemen, memiliki modal yang layak diperhitungkan untuk menjalankan peran itu.
Namun, satu hal harus digarisbawahi, pengalaman politik tidak otomatis menjadi jaminan keberhasilan pemerintahan. Kematangan akademis, integritas, kapasitas manajerial, rekam jejak, dan keberpihakan kepada rakyat tetap harus diuji secara terbuka.
Sebab, yang paling dibutuhkan Indonesia bukan sekadar seseorang untuk mengisi kursi yang kosong, melainkan seorang negarawan yang mampu memastikan bahwa kekuasaan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Kursi boleh berganti penghuni. Namun, amanah tidak boleh kehilangan makna.*
Penulis adalah Tokoh Masyarakat Sunda di Kota Batam
