DPRD Batam Minta Pemerintah dan Investor Tidak Mengbaikan Nasib Pelajar di Pulau Rempang

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho saat mengecek pintu di Gedung DPRD Batam yang terbakar, Selasa (15/8/2023). (Foto: Aldy/BTD)

J5NEWSROOM.COM, Batam – Pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan industri akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat maupun aset pemerintah dan swasta yang ada di sana.

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian, sebelum Pulau Rempang benar-benar digarap untuk pembangunan pabrik kaca terbesar di dunia, seperti nasib ratusan pelajar, ASN dan masyarakat lainnya.

“Khususnya nasib para pelajar, aset sekolah baik swasta maupun negeri. Ini harus benar-benar jadi perhatian,” kata Anggota Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, Selasa (22/8/2023).

“Kita juga berharap pemerintah dan investor untuk tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat di sana, khususnya aset-aset negara. Apalagi sekolah, ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, urusan pendidikan harus jadi perhatian pemerintah dan investor. Ia berharap ada gambaran dan solusi terbaik dari pihak investor dan pemerintah untuk hal tersebut.

“Kalau untuk lahan kami belum ada gambarannya seperti apa masih menyangkut rumah tinggal warga tempatan. Sementara, sekolah masih belum karena bukan itu saja aset pemerintah ada juga Puskesmas dan lainya,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan sektor pendidikan termasuk salah satu yang terdampak dari rencana pembangunan Pulau Rempang. Menurutnya, terdapat tiga sekolah menengah pertama (SMP), dan 12 sekolah dasar (SD) negeri. Namun, secara keseluruhan total SD di Rempang-Galang itu ada 24 sekolah termasuk sekolah swasta.

“Makanya kami lagi petakan yang di Rempang, khususnya. Karena itu yang akan terdampak, dan itu yang akan direlokasi ke lokasi lain,” kata Tri usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 RI tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri, Kamis (17/8/2023) lalu.

“Ini yang lagi kami akan rapatkan. Bagaimana solusi dari sekolah swasta ini khususnya, dan sekolah keseluruhan yang ada di Rempang yang memang terdampak oleh rencana pembangunan Kawasan Eco City ini,” sambungnya.

Lanjut Tri, adanya rencana pembangunan kawasan Rempang ini, memang tidak bisa terlepas dari dunia pendidikan di sana. Untuk rencana relokasi sekolah, dan pelajar yang ada di wilayah terdampak, akan dipindahkan ke Galang atau lokasi yang bebas dan tidak masuk dalam perencanaan pembangunan Eco City di Rempang.


“Kami ingin memastikan, walaupun ada relokasi anak-anak ini jangan sampai terganggu, dan kami memastikan mereka tetap bisa menikmati dan mendapatkan pendidikan,” bebernya.

Untuk itu, sebelum pemindahan warga, dan anak sekolah, pihaknya harus menyiapkan gedung atau bangunan sekolahnya. Pembangunan sekolah baru di Galang ini akan menjadi prioritas dari Pemko Batam.

Sebelum siswa benar-benar dipindahkan, Disdik harus menjamin tempat baru mereka. Karena tidak mungkin mereka pindah, namun gedungnya tidak ada. Hal ini yang harus dimatangkan dan akan segera dibahas, sekaligus mencari solusi untuk sekolah di Rempang yang terdampak.

“Kami tidak mungkin ujug-ujug memindahkan anak-anak, apalagi tempat baru belum ada. Makanya kami ingin pastikan dulu ini,” ungkapnya.

Editor: Agung