J5NEWSROOM.COM, Tanjungpinang – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kepri menyesalkan terjadinya bentrokan antara aparat Kepolisian, TNI, Satpol PP dengan masyarakat Pulau Rempang pada Kamis (7/9/2023).

Ketua KAMMI Kepri, Rafika menilai bentrokan ini merupakan buntut dari rencana pengembangan Pulau Rempang atau Rempang Eco-City, di mana pemerintah abai dalam menanggapi aspirasi masyarakat adat Melayu yang telah lama menetap di sana.

“Kita melihat ini adalah buntut abainya pemerintah terhadap masyarakat adat Rempang-galang dalam merencanakan proyek nasional Rempang Eco-City,” ucap Rafika kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (8/9/2023).

KAMMI Kepri pun mendesak adanya pembukaan ruang diskusi antara masyarakat Pulau Rempang dengan pemerintah dan pengembang sebagai bentuk partisipasi publik.

“Bagaimanapun juga kita harus menghormati hak masyarakat adat Melayu yang telah bermukim turun-temurun di sana yang masih enggan direlokasi,” tambah Rafika

KAMMI Kepri sangat menyayangkan tindakan represif aparat dalam menghadapi warganya sendiri, apalagi menembakkannya gas air mata ke masyarakat. Akibatnya banyak warga dan anak-anak sekolah yang mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit.

“Kita sangat menyesalkan dan prihatin terhadap perilaku represif aparat. Bentrokan dan adanya tembakkan gas air mata diketahui mengakibatkan sejumlah masyarakat dan anak-anak menjadi korban sehingga ada yang harus dibawa ke rumah sakit,” ujar Rafika.

KAMMI Kepri mendesak pemerintah dan aparat yang bertugas untuk menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat. Pemerintah harus membuka ruang disksusi dan musyawarah. “Segala sesuatu yang memang diayakini akan membawa kebaikan harus ditempuh dan dimulai dengan cara-cara yang baik,” tutup Rafika.

Editor: Agung