Oleh Dahlan Iskan
SYUKURLAH. Masih ada menteri yang tidak ikut heboh-heboh politik.
Ia masih sangat fokus pada pekerjaan pokoknya: menyelesaikan digitalisasi di birokrasi.
Anda sudah tahu siapa: Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Saya kaget dapat angka ini: pemerintah memiliki 27.000 aplikasi. Di pusat sampai daerah. Di kementerian sampai lembaga.
Dari angka itu, sekilas, bisa menunjukkan betapa tinggi semangat pejabat kita dalam memberikan layanan kepada rakyat secara digital.
Di sisi lain: betapa bingung rakyat mencari akses digital di hutan belantara 27.000 saluran itu.
“Semua itu harus kami satukan di GovTech,” ujar Abdullah Azwar Anas.
Ups. Betapa rumitnya menyatukan begitu banyak layanan digital. Bisa dianggap mematikan inisiatif sektoral. Atau daerah. Tapi keputusan sudah dibuat.
Presiden Jokowi sudah bertekad Indonesia harus masuk ke tahap GovTech. Itu berarti meloncat tiga kali. Dari Analog Government ke E-Government ke Digital Government lanjut ke GovTech.
Semua beban itu ada di pundak Anas. Kiblatnya Estonia dan Inggris. Tidak perlu lagi belajar dari nol. Para pejabat daerah juga tidak usah berbondong ke Estonia –dengan alasan studi banding.
Anas menyadari wibawa seorang menteri PAN-RB tidak cukup bisa menorpedo 27.000 aplikasi itu. Apalagi di balik 27.000 itu banyak kepentingan. Mulai dari konsultan, tenaga ahli sampai belanja IT. Nilainya sekitar Rp 3 triliun.
Anas memerlukan orang kuat. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. Ditambah Mensesneg Pratikno. Maka rapat-rapat untuk membahas capaian menuju GovTech ini sering dilakukan di ruang kerja menko Marves.
“Pihak yang dirasa menghambat tercapainya tahapan penyatuan langsung disemprot. Diancam untuk diberhentikan,” kata Anas.
Saya memang mencari siapa di antara pejabat tinggi yang di tengah heboh pilpres ini masih kerja siang malam di bidang tugasnya. Ketemu. Salah satunya itu tadi: mantan bupati Banyuwangi dua periode yang prestasinya memang luar biasa.
Ia salah satu kepala daerah dari PDI-Perjuangan yang sangat dibanggakan Megawati Soekarnoputri. Satunya lagi Wali Kota Surabaya dua periode, Bu Risma.
Pun setelah menjabat bupati, Anas bekerja keras di posisi berikutnya: kepala LKPP –Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Anas menyatukan e-catalog pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi pemerintah. Kini e-Katalog jadi salah satu rapor biru pemerintahan Jokowi.
Waktu Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo meninggal dunia, “jatah” kabinet dari PDI-Perjuangan itu diisi Anas. Sejak 7 September 2022. Berarti baru satu tahun lebih lima bulan. Waktunya tinggal 8 bulan lagi. “Rasanya tidak mungkin selesai. Tapi tahapannya sudah jelas dan sedang berjalan,” katanya.
Sewaktu bertemu Anas saya membayangkan betapa sulit posisi politiknya: terjepit di antara perseteruan Jokowi dan Megawati. Ternyata Anas tidak mau diajak bicara politik. Ia tidak mau capaian menuju GovTech terganggu.
Salah satu yang ingin dikebut adalah digitalisasi KTP. “Sekarang baru 7 juta orang yang mengurus KTP digital,” katanya.
Saya tersenyum. Ternyata KTP saya juga masih yang seperti milik Anda.
Fokus yang lain adalah penyatuan yang di layanan kesehatan. Ribuan aplikasi di bidang ini. Demikian juga di pengurusan karir aparatur sipil negara.
“Sekarang ini tahapannya sampai 27. Nanti akan jadi 3 saja,” kata Anas. Dengan demikian pelayan masyarakat tidak lagi terlalu sibuk untuk mengurus nasib mereka sendiri.
Kerja. Kerja. Kerja.
Itu kian langka di saat politik, politik dan politik lagi merasuki siapa saja.*
Penulis adalah wartawan senior Indonesia
