J5NEWSROOM.COM, Batam – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat untuk menetapkan Kabupaten Karimun dan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone, FTZ) secara menyeluruh, seperti Kota Batam.
Permintaan tersebut disampaikan Ansar kepada Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, dalam acara groundbreaking PT BTS di Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Jumat (24/1/2024).
Ansar mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Kepri, yang memiliki letak strategis berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN. Ia menyebutkan bahwa Batam telah menjadi kawasan FTZ secara menyeluruh dan terbukti memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
“Bintan dan Karimun memang sudah memiliki kawasan FTZ, tetapi belum menyeluruh. Beberapa tahun lalu, kami sudah mengusulkan kepada Menko Perekonomian agar Bintan dan Karimun bisa ditetapkan sebagai kawasan FTZ secara penuh,” ujar Ansar.
Ansar menjelaskan, saat ini kawasan FTZ di Bintan berlaku di wilayah utara Pulau Bintan dan sebagian wilayah selatan Kota Tanjung Pinang, sementara di Karimun, FTZ hanya berlaku secara terbatas. Ia menekankan perlunya kebijakan yang mendukung pemerataan FTZ di seluruh wilayah kedua kabupaten tersebut.
Kepri dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi strategis. Gubernur Ansar mencatat bahwa provinsi ini merupakan salah satu dari 10 titik utama perdagangan dunia karena lokasinya di Selat Malaka. Pada tahun 2023, lebih dari 860.000 kapal dan 70 juta kontainer tercatat melintas di Selat Malaka menuju Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Laut Natuna Utara.
“Kepri ini adalah telur emas yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Ansar.
Sementara itu, Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan industri di Kepri. Ia menyebutkan adanya pembicaraan dengan beberapa investor, termasuk di sektor industri digital, untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut.
“Kepri sangat strategis karena berada di jalur lintas Selat Malaka, dekat dengan Singapura, dan menjadi titik pertemuan antara wilayah timur dan barat. Posisi ini akan terus kami dorong untuk mendukung pengembangan industri dan FTZ yang lebih optimal,” ujar Todotua.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi terbaik dalam mengembangkan kawasan FTZ di Kepri agar dapat berfungsi maksimal dan merata.
“Yang jelas, pemerintah pusat terus berkomitmen mendorong peningkatan industri dan perekonomian di Kepri,” tutup Todotua Pasaribu.
Editor: Agung
