J5NEWSROOM.COM, Jumlah demonstran yang ditangkap selama delapan hari aksi protes atas penangkapan Wali Kota Istanbul, Turki, Ekrem Imamoglu terus bertambah. Imamoglu, yang merupakan rival utama Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam jajak pendapat, ditahan sambil menunggu persidangan atas tuduhan yang dianggap banyak pihak sebagai upaya politik untuk melemahkannya.
Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, melaporkan bahwa sejak protes dimulai, sekitar 1.879 orang telah ditangkap, dengan lebih dari 260 orang telah dijebloskan ke penjara. Meskipun sebagian besar aksi berlangsung damai, penangkapan massal terjadi di beberapa kota besar.
Menteri Kehakiman Turki, Yilmaz Tunc, menegaskan bahwa penangkapan Imamoglu dilakukan berdasarkan bukti yang ada dan menolak anggapan bahwa tindakan tersebut bermotif politik. Ia menyebut keputusan pengadilan sebagai langkah yang sah mengingat beratnya tuduhan yang dihadapi Imamoglu.
Namun, reaksi internasional terhadap penahanan ini cukup keras. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengkritik pemerintah Turki dan menuding adanya serangan sistematis terhadap kebebasan di negara tersebut. Selain itu, kelompok hak asasi manusia menyerukan investigasi atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam membubarkan demonstrasi.
Turki juga mendapat sorotan terkait kebebasan pers setelah seorang koresponden BBC, Mark Lowen, dideportasi usai meliput protes di Istanbul. Reporters Without Borders menempatkan Turki pada peringkat ke-158 dalam indeks kebebasan pers 2024, mencerminkan meningkatnya tekanan terhadap media.
Sementara itu, CHP, partai oposisi yang dipimpin Imamoglu, terus menyerukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penindasan politik. Saluran media oposisi juga menghadapi tekanan, dengan beberapa di antaranya dikenai denda oleh pengawas media Turki (RTUK).
Di tengah meningkatnya ketegangan politik, kondisi ekonomi Turki juga mengalami gejolak. Pemerintah berusaha meredam dampak ketidakstabilan ini dengan menyatakan bahwa fluktuasi pasar akan tetap terkendali. Namun, tekanan politik yang semakin besar berpotensi mempersulit upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas negara.
Editor: Agung
