J5NEWSROOM.COM, Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati menyoroti pentingnya kajian Bank Dunia terkait kemiskinan yang disesuaikan berdasarkan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Kajian tersebut, yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income), dinilai dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” ujar Anis dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

Anis menekankan bahwa BPS tidak seharusnya menutup diri terhadap hasil kajian dari berbagai lembaga riset, termasuk dari Bank Dunia. Ia menilai bahwa akurasi data sangat penting agar kebijakan pembangunan tidak melenceng dari target dan tidak semakin memperparah kondisi kemiskinan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau memiliki karakteristik yang sangat beragam. Oleh karena itu, menurutnya, garis kemiskinan tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah, karena kebutuhan dan biaya hidup antara satu daerah dengan daerah lain sangat berbeda.

“Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, politikus PKS itu menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks dan merupakan pekerjaan rumah besar yang harus ditangani secara serius. Ia mendorong agar negara lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya fiskalnya, khususnya untuk investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang bisa meminimalisasi ketimpangan.

“Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meminimalisir ketimpangan,” pungkasnya.

Editor: Agung