J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyuarakan kritik tajam terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai hanya dinikmati segelintir elit, sementara rakyat kecil belum merasakannya. Ketua Umum GMNI, Sujahri Somar, menegaskan bahwa ketidakadilan struktural bukanlah fenomena alamiah, melainkan produk sistem, kebijakan yang tidak berpihak, dan birokrasi yang korup serta arogan.

Dalam aksi dengan tema “Runtuhkan Ketidakadilan Struktural, Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, organisasi ini menuntut tindakan nyata dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendorong agar pemerintah menjalankan kembali prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang berpihak pada rakyat banyak, bukan justru mempertahankan ketimpangan yang ada.

GMNI juga menyoroti fakta bahwa pekerja informal saat ini masih mendominasi hingga 59,4% angkatan kerja nasional, serta mencermati praktik outsourcing yang dinyatakan telah inkonstitusional namun masih berlanjut. Mereka mengkritik bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh semata dijadikan tolok ukur tanpa dampak terhadap kesejahteraan riil masyarakat.

Sebagai solusi, GMNI menyerukan reformasi struktural mendalam — termasuk pemerataan akses ekonomi, penyederhanaan birokrasi bagi UMKM, dan penegakan keadilan hukum yang sejati. Kelompok tersebut menegaskan kembali bahwa tanpa reformasi tersebut, janji Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan kosong semata.

Editor: Agung