Celios Sebut Lima Agenda Penting untuk Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (Foto: Ist)

J5NEWSROOM.COM, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai penggantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal positif bagi perbaikan kebijakan ekonomi nasional. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa pergantian ini telah lama dinantikan oleh sejumlah think tank dan masyarakat sipil demi kebijakan pajak yang lebih adil, pengelolaan belanja yang lebih hati-hati, serta pengendalian utang yang lebih efektif.

Bhima kemudian menguraikan lima tugas penting yang harus segera dijalankan oleh Menteri Keuangan baru. Pertama, Celios menekankan perlunya strategi penerimaan pajak yang responsif terhadap daya beli masyarakat, seperti menurunkan tarif PPN serta menaikkan batas tidak kena pajak (PTKP). Selain itu, perluasan pajak terhadap sektor ekstraktif dan pajak kekayaan juga disebut sebagai langkah yang harus dipertimbangkan.

Agenda kedua adalah mewujudkan efisiensi anggaran dengan transparansi dan tanpa mengorbankan pelayanan publik. Bhima menyoroti bahwa efisiensi yang dilakukan selama Sri Mulyani menjabat sempat menyebabkan guncangan pada dana transfer ke daerah dan kenaikan beban pajak di tingkat lokal.

Tugas ketiga melibatkan restrukturisasi utang pemerintah, dengan fokus mengurangi beban bunga, serta memanfaatkan opsi seperti tukar utang untuk dukungan transisi energi, konservasi lingkungan, hingga pembatalan utang yang tidak produktif.

Selanjutnya, Celios mendesak agar pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN dicopot. Praktik tersebut dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Agenda terakhir adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance. Celios menekankan bahwa penerima insentif harus diaudit secara ketat, dan insentif fiskal tidak boleh lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan UMKM. Lebih jauh, transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala juga dianggap penting demi menjaga kepercayaan publik.

Editor: Agung