J5NEWSROOM.COM, Teheran – Gelombang unjuk rasa anti-pemerintah di Iran yang berlangsung sejak akhir Desember 2025 terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Kelompok pemantau hak asasi manusia melaporkan bahwa jumlah korban tewas dalam rangkaian demonstrasi tersebut telah melampaui 500 orang akibat bentrokan antara massa dan aparat keamanan di berbagai wilayah Iran.
Laporan terbaru Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang dikutip Reuters menyebutkan sedikitnya 490 pengunjuk rasa dan 48 anggota aparat keamanan tewas. Selain itu, lebih dari 10.600 orang dilaporkan ditangkap dalam operasi penertiban yang dilakukan aparat keamanan Iran di sejumlah kota, termasuk Teheran, Isfahan, dan Shiraz.
Aksi protes ini pada awalnya dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi, seperti anjloknya nilai mata uang rial, inflasi tinggi, serta meningkatnya harga kebutuhan pokok. Namun, dalam perkembangannya, tuntutan massa meluas menjadi kritik terhadap sistem pemerintahan dan seruan perubahan politik.
Aparat keamanan Iran merespons aksi demonstrasi dengan langkah tegas. Aktivis dan saksi mata melaporkan penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk penembakan langsung ke arah massa. Media internasional melaporkan kasus seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang tewas setelah ditembak di kepala dari jarak dekat saat mengikuti aksi protes di Teheran.
Untuk membatasi penyebaran informasi dan koordinasi massa, pemerintah Iran juga memberlakukan pembatasan akses internet secara luas. Langkah tersebut dinilai menyulitkan verifikasi independen terkait jumlah korban dan kondisi di lapangan.
Situasi di Iran mendapat perhatian komunitas internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungan moral terhadap para demonstran dan menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari otoritas Iran yang menegaskan bahwa negara asing tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Iran.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional juga mendesak pemerintah Iran untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan membuka ruang dialog guna meredakan krisis yang terus berkembang.
Editor: Agung
