J5NEWSROOM.COM, Natuna – Program Makan Bergizi (MBG) selama Ramadhan di Natuna kini bukan lagi sekadar soal menu, tapi sudah menjelma jadi bahan perdebatan publik. Dari dapur ke dapur, kritik bermunculan. Orang tua murid dan pihak sekolah kompak mengernyitkan dahi melihat isi ompreng yang dinilai “lebih ringan dari ekspektasi”.
Dugaan permainan harga pun mencuat. Foto-foto menu kering beredar di Facebook, TikTok, Instagram hingga grup WhatsApp. Netizen ramai-ramai menjadi “ahli gizi dadakan” sekaligus “auditor anggaran sukarela”. Ada yang bertanya soal kelayakan menu, ada pula yang menghitung kasar harga bahan baku sambil geleng-geleng kepala.
Pihak pengelola dapur dan yayasan tak tinggal diam. Mereka mengonfirmasi bahwa semua sudah mengikuti arahan dari BGN. Tidak ada niat bermain-main dalam penyajian MBG. Namun, persoalan klasik Natuna kembali muncul, harga bahan baku yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah.
Mari kita realistis. Satu buah apel atau pir di Natuna bisa menyentuh harga Rp7.000–Rp10.000. Tambah susu kotak kecil, sepotong kue, atau lauk sederhana — angka Rp10.000 per porsi langsung megap-megap. Sementara publik banyak yang masih meyakini anggaran MBG Rp15.000 per porsi, padahal faktanya berbeda: Porsi Besar untuk SD kelas 4 sampai 6, SMP, SMA, Ibu hamil dan menyusui ditetapkan harga Rp.15.000. untuk Porsi Kecil Balita, TK/PAUD, SD 1-3 diharga Rp.13.000.
Dalam porsi tersebut apakah semuanya untuk bahan makanan?ini yang paling sering disalah artikan karena minimnya Penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam porsi besar ternyata dari Rp. 15.000, hanya Rp. 10.000 untuk bahan baku, Rp. 3000 untuk operasional, dan Rp. 2000 untuk insentif fasilitas SPPG. Sedangkan porsi kecil hanya Rp. 8.000 untuk bahan baku, selebihnya untuk Operasional dan insentif.
Kurangnya transparansi soal angka ini yang memicu multitafsir. Di ruang publik, angka berkembang liar. Tapi di lapangan, dapur berjibaku dengan matematika yang tak ramah.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Natuna, Lutshia Widi Febiana, Senin (2/3/2026) menyampaikan akan terus memantau setiap dapur demi memastikan penyajian sesuai ketentuan. “Jika ada yang bandel bisa di SP dari BGN” jelasnya.
Pernyataan normatif, tentu saja. Namun sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya. Ada yang menilai pengawasan kerap berhenti pada laporan administrasi. Aduan soal dugaan kecurangan masih saja terdengar.
“Kami berharap BGN bekerja sesuai tugasnya. Kalau ada dapur bermasalah beri sanksi yang jelas, jangan ditutup-tutupi,” tegas Apri, warga Sepempang.
Kritik paling tajam datang dari orang tua murid PAUD dan TK. Mereka menilai program ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Anak usia dini dianggap masih rentan terhadap makanan tertentu. Tak sedikit orang tua yang justru meminta agar MBG tidak diberikan kepada anak mereka, bahkan menyarankan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
Pertanyaan pun menggantung di udara: ketika ompreng-ompreng itu tak disentuh sama sekali, ke mana perginya? Dialihkan? Dikembalikan ke dapur? Atau sekadar menjadi catatan distribusi yang rapi di atas kertas?
“Sudah jadi pembicaraan umum dikalangan orang tua wali murid, bukan tidak bersyukur, bukan juga tak menghargai makanan. Anak PAUD dan TK itu masih sangat rentan, bahkan banyak yang tak mengambilnya karena rata-rata sudah bawa bekal masing-masing. Ungkap Des salah satu wali murid TK di Natuna.
Program yang diniatkan untuk memperkuat gizi anak bangsa jangan sampai berubah menjadi proyek distribusi logistik tanpa ruh. Jika ompreng lebih sering jadi bahan konten daripada benar-benar dikonsumsi, ada yang perlu dievaluasi secara serius.
MBG bukan sekadar soal membagikan kotak makan. Ia adalah soal kepercayaan publik, soal uang rakyat, dan soal masa depan generasi. Jika tidak diawasi dengan jernih dan dijalankan dengan transparan, program ini berisiko dianggap hanya sebagai lahan bisnis kelompok tertentu, jauh melenceng dari niat awalnya untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat.
Ramadhan seharusnya menjadi momentum refleksi. Mungkin ini saatnya bukan hanya dapur yang diperiksa, tapi juga sistemnya. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar isi ompreng, melainkan isi komitmen.
Editor: Agung
