J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meskipun perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. Pemerintah menilai kondisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk menghadapi berbagai tekanan.
Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada kebutuhan mendesak untuk mengubah postur APBN. Penerimaan negara dinilai masih cukup baik untuk menopang belanja pemerintah.
“Sebelumnya banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa APBN 2026 memang dirancang dengan skema defisit agar pemerintah memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi. Menurutnya, pemerintah juga sengaja mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha lebih cepat dirasakan.
“Memang APBN didesain untuk defisit. Sekarang kami mendorong belanja lebih merata sepanjang tahun supaya dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian lebih terasa,” ujarnya.
Purbaya menambahkan pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global semakin meningkat. Jika kondisi tersebut terjadi, penyesuaian kebijakan fiskal termasuk APBN bisa saja dilakukan.
“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Menurutnya, pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah terus memantau sektor energi, khususnya produksi minyak dan gas bumi. Optimalisasi lifting migas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dalam beberapa tahun mendatang.
Purbaya berharap APBN dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
Belanja Negara Meningkat
APBN 2026 mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun hingga akhir Februari 2026 atau setara 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kementerian Keuangan mencatat angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Februari 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp30,7 triliun atau sekitar 0,13 persen dari PDB.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi fiskal masih terkendali. Peningkatan defisit terutama dipengaruhi percepatan belanja negara yang dilakukan sejak awal tahun untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Hingga akhir Februari 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen secara tahunan. Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp245,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp68 triliun.
Pertumbuhan pendapatan terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan. Secara tahunan, penerimaan pajak tercatat tumbuh hingga 30,4 persen.
Namun, penerimaan dari kepabeanan dan cukai serta PNBP masih mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,7 persen dan 11,4 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi fluktuasi harga komoditas di pasar global serta dinamika produksi industri.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp147,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp155 triliun serta belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp191 triliun.
Menurut Purbaya, percepatan belanja dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pergerakan ekonomi sejak awal tahun.
“Belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap belanja negara dapat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Editor: Agung
