Oleh Maulana

J5NEWSROOM.COM – “Upah Kupas Bawang Rp 700.000/kg”. Ini adalah contoh paling gamblang bagaimana gaffe diubah menjadi alat populisme: angka yang melampaui logika teknokratik, diucapkan untuk menunjukkan keberpihakan, dan dibiarkan menggema demi membangun jarak dengan “elite yang sok tahu”.

Kita tidak sedang membicarakan sekadar salah ucap manusiawi. Kita sedang membaca arah komunikasi kekuasaan: dari humor yang merangkul, menjadi sandiwara yang mengalihkan, lalu berubah menjadi panggung konfrontasi yang memecah belah. Dalam pola seperti ini, rakyat bukan lagi warga negara yang berdaulat, melainkan penonton yang terus diberi hiburan agar tidak banyak bertanya.

Dalam khazanah komunikasi politik Indonesia, “salah ucap” atau gaffe jarang dianggap sebagai kelemahan. Justru, ia telah berevolusi menjadi senjata ampuh yang digunakan secara berbeda oleh tiga presiden kita: Gus Dur, Jokowi, dan Prabowo. Fenomena ini menunjukkan pergeseran demokrasi kita—dari ruang diskusi yang santun menjadi arena mobilisasi emosi yang brutal. Ketiganya sama-sama menggunakan intentional gaffe, tetapi dengan filosofi, corak, dan dampak yang sangat berbeda, mencerminkan jiwa zaman masing-masing.

Fase Pertama: Gus Dur, Sang Maestro Humanis

Gus Dur adalah perintis sekaligus maestro strategi ini. Baginya, gaffe bukan sekadar instrumen politik, melainkan cerminan kepribadian yang utuh. Ketika ia tertidur saat bertemu PM Korea Selatan atau berkelakar soal syahadat saat dituduh kafir, tujuannya bukan untuk mengalihkan isu, melainkan membangun relasi dan menyampaikan kebenaran dengan cara yang halus.

Gaya jenaka dan sarkastiknya adalah “pisau bedah” untuk mengkritik kekuasaan tanpa terkesan menggurui. Ia melanggar norma kesopanan diplomatik bukan karena ceroboh, tetapi untuk mencairkan ketegangan dan menunjukkan bahwa pemimpin adalah manusia biasa.

Keberhasilan Gus Dur terletak pada kemampuannya menjaga otoritas moral di tengah kontroversi, menjadikannya sosok yang dikagumi bahkan oleh lawan-lawannya. Gaffe-nya tidak pernah merendahkan martabat rakyat; ia justru merangkul semua kalangan dengan tawa yang mencerdaskan. Di era Gus Dur, blunder adalah pintu masuk untuk dialog, bukan tembok pemisah.

Fase Kedua: Jokowi, Sang Pragmatis Terencana

Era Jokowi menandai pelembagaan gaffe. Jika Gus Dur spontan dan reflektif, Jokowi terukur dan kalkulatif. Insiden “Bipang Ambawang”, salah sebut “Provinsi Padang”, atau cuitan rancu soal Omnibus Law memiliki pola yang jelas: kemunculannya hampir selalu bertepatan dengan isu pelik yang membelit pemerintah.

Jokowi memanfaatkan gaffe sebagai alat pengalihan isu (diversion) dan pemelihara citra. Ia membangun persona “presiden blunder” yang merakyat, sehingga kritik atas kebijakan kontroversialnya mudah tertelan karena publik lebih fokus pada “kelucuan” atau “kemanusiaan”-nya.

Keberhasilan Jokowi bersifat pragmatis: ia berhasil mempertahankan popularitas dan menetralisir tekanan politik, tetapi dengan mengorbankan substansi kebijakan yang sering luput dari pengawasan publik. Ia adalah Machiavelli Jawa yang menyembunyikan pisau di balik senyum sederhana—blunder yang direncanakan untuk meredam, bukan memancing amarah. Jika Gus Dur memakai humor untuk membuka kesadaran, Jokowi memakainya untuk menutup celah kritik.

Fase Ketiga: Prabowo, Sang Populis Konfrontatif

Kini, di era Prabowo, strategi ini mencapai titik paling keras dan polaratif. Gaya spontan dan blak-blakan Prabowo—seperti kata “ndasmu”, sebutan “londo ireng”, atau klaim tentang upah kupas bawang yang fantastis—bukan lagi sekadar pengalihan atau guyonan. Ini adalah populisme ofensif yang sengaja membangun oposisi biner: “kami (rakyat) vs mereka (elit asing/aktivis/teknokrat)”.

Pernyataan yang beredar tentang “upah kupas bawang Rp 700.000/kg”—entah akurat atau tidak—adalah contoh paling gamblang bagaimana gaffe diubah menjadi alat populisme. Angka yang melampaui logika pasar tersebut berfungsi ganda: di satu sisi membuktikan keberpihakan kepada rakyat kecil, di sisi lain menegaskan jarak dari “elite yang sok tahu”. Ketika dikritik secara teknokratik, pendukung justru semakin yakin bahwa sang pemimpin “berani melawan arus”.

Berbeda dengan Jokowi yang meredam isu, Prabowo justru menciptakan kegaduhan untuk menunjukkan ketegasan dan “keberanian” di mata pendukungnya. Celetukan soal nuklir Iran atau solusi Laut China Selatan bukanlah blunder diplomatik biasa, melainkan sinyal kepada basis massa bahwa ia berani “ngomong keras” tanpa takut konsekuensi.

Keberhasilan model ini diukur dari seberapa besar euforia dan loyalitas yang terbangun, bukan dari akurasi fakta atau kehalusan tutur kata. Gaffe Prabowo adalah alat mobilisasi emosional yang memecah belah, bukan menyatukan.

Dari Idealis Menuju Pragmatis, Lalu Konfrontatif

Jika dirangkai ketiganya dalam satu benang merah, terlihat jelas degradasi kualitas komunikasi publik kita. Gus Dur menggunakan gaffe untuk mencerdaskan dan menyatukan; Jokowi menggunakannya untuk menenangkan dan mengalihkan; sedangkan Prabowo menggunakannya untuk menggairahkan dan mempolarisasi.

Evolusi ini adalah cermin dari demokrasi kita yang semakin pragmatis, bahkan cenderung tribal. Publik yang awalnya terhibur oleh kelucuan Gus Dur, kemudian terbuai oleh “kesederhanaan” Jokowi, kini tampak terhipnotis oleh “keberanian” Prabowo.

Ironisnya, kita sebagai rakyat semakin menerima gimmick sebagai pengganti kebijakan substantif. Padahal, di balik setiap gaffe yang menghibur, ada agenda yang terselip—entah itu pengalihan isu, pembiaran kebijakan, atau mobilisasi kebencian.

Kita tidak sedang membicarakan sekadar salah ucap manusiawi. Kita sedang membaca arah komunikasi kekuasaan: dari humor yang merangkul, menjadi sandiwara yang mengalihkan, lalu berubah menjadi panggung konfrontasi yang memecah belah. Dalam pola seperti ini, rakyat bukan lagi warga negara yang berdaulat, melainkan penonton yang terus diberi hiburan agar tidak banyak bertanya.

Kesimpulan

Intentional gaffe tetap menjadi strategi yang “berhasil” secara taktis bagi setiap presiden, karena ia berhasil mencuri perhatian dan membentuk narasi. Namun, secara strategis, tren ini mengkhawatirkan. Ia mengajarkan publik bahwa pemimpin tidak perlu sempurna secara intelektual, asalkan “relatable” atau “keras”. Padahal, seorang negarawan sejati seharusnya tidak hanya pandai bermain kata, tetapi juga bijak dalam menyampaikan substansi.

Sudah saatnya kita sebagai publik tidak lagi terjebak pada “salah ucap” yang menghibur. Kita harus menuntut kejernihan visi, data yang akurat, dan kerja nyata di balik layar. Sebab, jika kita terus terpesona oleh gaffe, kita hanya akan menjadi penonton dalam sirkus politik, bukan warga negara yang kritis dan bermartabat.*

Penulis adalah pengamat sosial-politik bermastautin di Palembang.