Bahlil Ungkap Pemerintah Kaji Pembangunan PLTN di Batam

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: BPMI)

J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengkaji pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Batam, Kepulauan Riau. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya mencari sumber energi alternatif untuk menopang kebutuhan listrik nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk membangun PLTN,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurut Bahlil, Batam menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kajian lokasi pembangunan pembangkit listrik berbasis nuklir. Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah wilayah lain, yakni Kalimantan dan Sumatera.

“Salah satu studi lokasi yang kita tempatkan, kita akan taruh di Kepri, yaitu di Batam, untuk bagaimana menopang energi kita. Ini masih dalam kajian dan pemeriksaan,” kata Bahlil.

Selain di wilayah tersebut, pemerintah menjajaki pengembangan PLTN di Halmahera, Maluku Utara, melalui kerja sama dengan perusahaan nuklir asal Rusia, Rosatom.

Bahlil menegaskan, penentuan lokasi pembangunan PLTN merupakan kewenangan Indonesia sepanjang memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku.

“Bangsa kita ini tidak boleh diatur-atur sama negara lain. Wilayah kita, kalau kita mau taruh di mana pun, selama memenuhi standar, apa urusannya?” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan PLTN belum akan dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan kelayakan terpenuhi. Pemerintah akan menunggu hasil studi kelayakan atau *feasibility study* (FS) sebelum mengambil langkah berikutnya.

“Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan. Untuk negaranya, negara yang punya kemampuan nuklir, yang sudah teruji,” kata Bahlil.

Kajian PLTN di Batam mencuat di tengah perubahan kebijakan pasokan gas alam Indonesia ke Singapura. Pada Sabtu (24/10/2026), Indonesia memangkas ekspor gas ke negara tersebut sekitar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), dari total pasokan sekitar 409,5 MMSCFD.

Berdasarkan data Otoritas Pasar Energi Singapura (*Energy Market Authority*/EMA), gas alam menyumbang sekitar 93,1 persen hingga 95 persen pasokan listrik negara tersebut.

Di tengah kebutuhan menjaga keandalan pasokan energi, Singapura juga menyampaikan keseriusannya mengkaji potensi tenaga nuklir sebagai sumber listrik alternatif serta menyiapkan pengembangan tenaga ahli di bidang tersebut.

“Kita juga perlu sumber energi yang lebih bersih untuk menyediakan listrik yang andal sepanjang waktu. Itulah sebabnya kita sedang serius mengkaji potensi energi nuklir,” ujar Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Minggu (25/10/2026).

Meski kedua negara sama-sama mengkaji pengembangan energi nuklir, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rencana pembangunan PLTN di dalam negeri masih berada pada tahap studi dan pemeriksaan kelayakan.

Editor: Alia Safira