J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi dinamika politik yang lebih besar apabila komunikasi antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat dukungan dari fraksi lain di DPR RI.
Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai, terbentuknya komunikasi lintas partai dapat membuka peluang konsolidasi politik yang lebih luas. Menurut dia, pertemuan antara PDIP dan PKS bisa menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan wacana pemakzulan tersebut.
“Jika terwujud pertemuan antara PKS dan PDIP apalagi kemudian diikuti oleh partai-partai lain, maka yang terjadi adalah gelombang besar pemakzulan itu tidak tertahankan lagi,” kata Hersubeno dalam tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Hersubeno juga menyoroti perubahan sikap publik terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden. Ia menilai, meningkatnya tuntutan agar Gibran dicopot dari jabatannya dapat menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan sikap.
Menurutnya, partai-partai di parlemen tidak bisa mengabaikan aspirasi masyarakat, terutama jika tuntutan tersebut semakin menguat.
“Dengan mood publik yang menunjukkan terjadinya pergeseran sikap menginginkan pemakzulan itu jauh lebih besar, partai-partai dipastikan tidak akan berani mengabaikan begitu saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika tersebut juga berkaitan dengan perhitungan politik menjelang kontestasi berikutnya. Hersubeno berpandangan, partai-partai politik, termasuk Gerindra dan kelompok pendukung pemerintah, perlu mempertimbangkan keuntungan politik dalam menentukan sikap terhadap keberadaan Gibran di pemerintahan.
“Lagi pula buat partai-partai politik termasuk Gerindra tidak ada untungnya kok sesungguhnya tetap membela dan mempertahankan Gibran,” imbuhnya.
Di sisi lain, komunikasi antara PKS dan PDIP disebut mulai terjalin. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid membenarkan adanya dialog antara pimpinan partainya dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika hukum dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Gibran.
Dalam komunikasi itu, PDIP disebut memberikan respons positif terhadap wacana penegakan norma etika dan hukum tata negara. Langkah tersebut dinilai berkaitan dengan upaya menjaga integritas kelembagaan kepresidenan.
Sementara itu, PKS masih mempertimbangkan kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) melalui penggunaan Hak Angket DPR RI. Namun, Muhammad Kholid menegaskan bahwa partainya belum menetapkan keputusan akhir mengenai langkah tersebut.
Sebelum mengajukan hak interpelasi maupun hak angket dalam Sidang Paripurna DPR RI, PKS masih berupaya membangun kesepahaman dengan fraksi-fraksi lain.
Dengan demikian, perkembangan komunikasi antarfaksi dan sikap partai politik di parlemen akan menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan pembahasan wacana pemakzulan Gibran.
Editor: Agung
