135 WNI dari Depot Imigrasi Malaysia Dipulangkan ke Batam, Kelompok Rentan Jadi Prioritas

Para WNI yang dipulangkan dari Pelabuhan Johor Bahru Malaysia ke Batam. (Foto: KJRI Johor Bahru Malaysia)

J5NEWSROOM.COM, Batam – Sebanyak 135 warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) dalam kelompok rentan, dipulangkan dari Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Pekan Nenas, Johor Bahru, Malaysia, melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Rabu (18/11/2026).

Pemulangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian di Malaysia. Sebagian warga yang dipulangkan bahkan telah menjalani penahanan lebih dari enam bulan.

Koordinator Satuan Tugas sekaligus Pelaksana Fungsi Konsuler I Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Debbi Oktarossa, mengatakan, pemulangan kali ini memprioritaskan WNI/PMI yang masuk kategori rentan. Mereka antara lain ibu yang membawa anak, anak di bawah umur tanpa pendamping, serta warga yang telah lama berada di depot tahanan imigrasi.

“Pemulangan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan kepada WNI, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perhatian khusus,” kata Debbi.

Sebanyak 135 WNI tersebut terdiri dari 95 laki-laki dewasa, 32 perempuan, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Mereka dipulangkan menggunakan kapal feri Pulo Rondo yang berangkat dari Pelabuhan Stulang Laut, Johor Bahru. Kapal tiba di Batam sekitar pukul 16.15 WIB.

Seluruh biaya pemulangan difasilitasi Kementerian Luar Negeri melalui KJRI Johor Bahru bersama Direktorat Pelindungan WNI. Para WNI tersebut baru dapat dipulangkan setelah menyelesaikan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Malaysia.

Proses pemulangan tidak menjadi akhir dari penanganan terhadap para WNI/PMI tersebut. Pemerintah juga menyiapkan koordinasi untuk memastikan mereka dapat kembali ke daerah asal dan menjalani kehidupan secara layak.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama kementerian, lembaga, dan instansi terkait akan melakukan koordinasi kepulangan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial.

Debbi menegaskan, kerjasama lintas instansi diperlukan agar warga yang dipulangkan tidak hanya mendapatkan fasilitas kembali ke Tanah Air, tetapi juga pendampingan setelah tiba di daerah masing-masing.

Menurut dia, perhatian terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, terutama bagi mereka yang menghadapi persoalan hukum dan keimigrasian.

Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum serta menggunakan prosedur resmi sebelum bekerja ke luar negeri. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko persoalan hukum dan berbagai kerentanan yang dapat dialami pekerja migran di negara tujuan.

Editor: Alia Safira