J5NEWSROOM.COM, Pada hari Senin (9/9), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia meminta dukungan dari pemimpin dunia untuk bernegosiasi dengan pemberi pinjaman. Tujuannya adalah mempercepat penghentian penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dan mendapatkan akses ke dana untuk transisi energi.

Pemerintah membutuhkan dana sebesar $94,6 miliar, atau sekitar Rp1,46 kuadriliun, hingga tahun 2030. Dana ini diperlukan untuk membangun infrastruktur transmisi dan pembangkitan listrik bersih guna mengurangi ketergantungan pada batu bara, kata Luhut Pandjaitan dalam konferensi industri Coaltrans Asia yang berlangsung di Bali.

Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah meminta para investor untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah untuk skema penutupan awal PLTU batu bara. “Suku bunga pembiayaan harus menarik. Jika hanya ditawarkan bunga komersial, itu tidak ada gunanya,” tegasnya.

Saat ini, pemerintah telah mendapatkan komitmen pendanaan sebesar $20 miliar, atau sekitar Rp308 triliun, melalui skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) yang dipimpin oleh negara-negara Kelompok Tujuh. Meskipun demikian, pencairan dana ini masih terbatas.

Pemerintah juga sedang bernegosiasi dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) mengenai pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 MW di Jawa Barat. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan penutupan sebagian kapasitas PLTU Suralaya milik PLN untuk mengurangi polusi udara yang mempengaruhi Jakarta, meskipun rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah