J5NEWSROOM.COM, Brazil – Presiden Amerika Serikat Joe Biden memulai lawatan bersejarah ke Brasil pada Minggu (17/11), menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi hutan hujan Amazon untuk menandai apa yang disebut Gedung Putih sebagai “warisannya” dalam memerangi perubahan iklim, dengan mengaitkannya dengan perlombaan ekonomi antarnegara untuk “memanfaatkan revolusi energi bersih.”
Biden mendarat di Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas, pintu masuk ke hutan terbesar di dunia. Biden mengatakan bahwa di bawah pemerintahannya, AS telah melampaui target untuk menyediakan dana sebesar US$11 miliar per tahun untuk pendanaan iklim internasional pada tahun 2024. Ini merupakan komponen penting dalam perang melawan perubahan iklim yang dilobi oleh negara-negara Global South (negara-negara berkembang).
“Perjuangan untuk melindungi planet kita secara harfiah adalah perjuangan kemanusiaan untuk generasi yang akan datang. Ini mungkin satu-satunya ancaman eksistensial bagi semua negara dan seluruh umat manusia,” ujar Biden.
Vegetasi hijau yang rimbun di sebuah cagar alam dan “museum hidup” di Manaus yang menunjukkan kekayaan hutan hujan Amazon dan keanekaragaman hayatinya, menjadi latar belakang Biden saat menyampaikan pidatonya.
Biden Umumkan US$50 Juta untuk ‘Dana Amazon’
Dalam kunjungan singkatnya ke Manaus – yang berlangsung di antara KTT APEC di Lima, Peru, dan KTT G-20 negara ekonomi terbesar di Rio de Janeiro, Brazil – Biden mengumumkan investasi AS dalam beberapa inisiatif iklim, termasuk US$50 juta untuk Amazon Fund (“Dana Amazon”).
Biden melangsungkan pertemuan dengan sejumlah pemimpin masyarakat adat, dan berkeliling hutan Amazon dengan helikopter.
Gedung Putih mengatakan selama penerbangan, Biden melihat pertemuan Rio Negro dan Sungai Amazon, serta kerusakan akibat erosi pantai dan kebakaran hutan. Mayoritas kebakaran di Amazon terkait dengan deforestasi.
Ditambahkan, dalam empat tahun terakhir, pemerintahan Biden telah “menciptakan pedoman baru yang berani, yang telah mengubah penanganan krisis iklim menjadi peluang ekonomi yang sangat besar, baik di dalam maupun di luar AS.”
Kekhawatiran akan Kebijakan Iklim Pemerintahan Trump
Beberapa sumber diplomatik di APEC dan G20, yang berbicara pada VOA dengan syarat tidak disebutkan namanya untuk membahas masalah yang secara diplomatik sensitif ini, menyampaikan keprihatinan mereka bahwa upaya-upaya AS dalam isu lingkungan ini akan berkurang secara dramatis di bawah pemerintahan presiden terpilih Donald Trump, yang akan dilantik pada bulan Januari.
Pada masa pemerintahan sebelumnya, Trump telah membuat para aktivis iklim terkejut ketika ia menarik AS keluar dari Kesepakatan Iklim Paris, forum multilateral utama dunia untuk memitigasi perubahan iklim. Ia berulang kali menyebut perubahan iklim sebagai “tipuan.”
Dengan sisa dua bulan masa pemerintahannya, Biden mengatakan ia meninggalkan “fondasi yang kuat untuk dibangun oleh penggantinya dan negara ini, jika mereka memilih untuk melakukannya.”
“Memang benar, beberapa pihak mungkin berusaha untuk menolak atau menunda revolusi energi bersih yang sedang berlangsung di Amerika, namun tidak ada seorang pun yang dapat membalikkan keadaan,” ujar Biden, menggarisbawahi bahwa dorongan terhadap energi bersih mendapat dukungan bipartisan, dan negara-negara lain memanfaatkannya untuk kemajuan ekonomi mereka.
“Pertanyaannya sekarang adalah, pemerintah mana yang akan menghalangi, dan mana yang akan memanfaatkan peluang ekonomi yang sangat besar,” katanya. Pernyataan ini tampaknya merujuk pada persaingan AS-China pada masa depan dalam hal energi bersih, di bawah pemerintahan Trump kelak.
Pernyataan Biden ini disampaikan sehari setelah pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Lima, Peru, yang kemungkinan merupakan pertemuan terakhir mereka dalam kapasitas Biden sebagai presiden.
China saat ini adalah pemimpin dunia dalam kendaraan listrik, atau EV, yang menyumbang lebih dari separuh produksi dan ekspor global.
Sementara itu, Trump dilaporkan sedang mencoba untuk membatalkan kredit pajak pembelian EV sebesar US$7.500 untuk konsumen AS, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022, undang-undang yang ditandatangani oleh Biden tentang energi bersih dan perubahan iklim.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah
