J5NEWSROOM.COM, Selama berminggu-minggu menjalani persidangan, Yoon, yang juga merupakan mantan jaksa penuntut di Korea Selatan, tetap bersikap melawan dan menuding oposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas upaya menangguhkan pemerintahan sipil pada Desember lalu.

Pemberlakuan darurat militer oleh Yoon hanya bertahan enam jam sebelum parlemen yang dipimpin oposisi menolak deklarasi tersebut dan kemudian memakzulkannya. Yoon pun ditangkap bulan lalu atas tuduhan pemberontakan, menjadikannya kepala negara Korea Selatan pertama yang ditahan.

Sidang yang digelar pada Kamis, 13 Februari 2025, sebelumnya diperkirakan akan menjadi yang terakhir sebelum para hakim mengadakan sidang tertutup untuk memutuskan pemakzulannya. Namun, setelah sidang selesai, pengadilan mengumumkan bahwa persidangan akan diperpanjang hingga Selasa depan, 18 Februari 2025.

Jaksa berargumen bahwa waktu yang ada sudah cukup untuk memutuskan perkara ini. Sementara itu, tim kuasa hukum Yoon yang dipimpin Yoon Kap-keun menilai persidangan pemakzulan dijalankan secara tidak adil dan melanggar hukum. Mereka juga memperingatkan bahwa jika persidangan terus berlanjut dengan cara yang sama, mereka akan mengambil “keputusan serius,” meskipun belum merinci tindakan yang akan dilakukan.

Editor: Agung