J5NEWSROOM.COM, Batam – Karena nelayan adalah ujung tombak ekonomi kemasyarakatan Provinsi Kepri, maka Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam menjalin kemitraan dengan mereka. Tujuannya, ingin berkontribusi terjadinya kolaborasi kemaritiman yang solid antar berbagai pihak atau pemangku kepentingan.
Juga, sebagai bentuk komitmen para wartawan keluarga besar PWI di Provinsi Kepri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional di Provinsi Kepri.
Untuk itulah, maka Ketua PWI Kota Batam Muhammad Kavi Anshary meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan tiga organisasi nelayan di Belakangpadang Kota Batam. Yaitu, dengan Ketua Perkumpulan Nelayan Tangguh Solidaritas (PENTAS) Ascharudin, Ketua Perkumpulan Nelayan Insan Pesisir Pulau Penawar Rindu (PNIP3R) Iskandar, dan Ketua Armada Nelayan Sejati Tempatan (ANST) Rustam Effendy.
MoU itu ditandatangani Ketua PWI Batam, seusai para pengurus PWI Kota Batam dilantik Ketua PWI Provinsi Kepri, Saibansah Dardani di Ballroom Hotel Planet Holiday Batam, Rabu 7 Mei 2025 lalu.
“Sudah terlalu lama nelayan tradisional hanya jadi angka dalam laporan, hanya kena eksploitasi. Padahal mereka penopang utama pangan laut kita. PWI ingin hadir menjembatani mereka agar lebih berdaya,” ujar Ketua PWI Kota Batam yang akrab disapa Jhon Kavi itu.
Ia menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar simbolis, melainkan menjadi awal dari perubahan sistemik yang mendorong nelayan lokal agar mandiri secara ekonomi dan terlindungi secara hukum. Tiga aspek utama yang akan menjadi fokus kolaborasi adalah akses pasar, informasi yang berimbang, dan perlindungan hukum bagi nelayan.
“Program pemberdayaan tidak boleh lagi bersifat sporadis atau sekadar proyek jangka pendek. Harus jadi bagian dari ekosistem ekonomi maritim lokal yang berkelanjutan dan berbasis komunitas,” tambahnya.
Inisiatif ini merupakan langkah awal untuk menyinergikan peran media dan masyarakat pesisir, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak nelayan serta mendorong pembangunan ekonomi maritim yang lebih inklusif di wilayah perbatasan seperti Belakangpadang, Batam.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan.
Editor: Agung
