Kominfo Kepri Dukung Percepatan Digitalisasi Penerimaan Daerah

Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi. (Foto: Diskominfo Kepri)

J5NEWSROOM.COM, Batam – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan dukungannya terhadap langkah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kepri dalam mempercepat penerapan sistem digital pada penerimaan daerah, khususnya retribusi.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar di Hotel Aston Batam, Kota Batam, Rabu (29/10/2025).

Hendri menilai kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam penerapan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan, Kominfo memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program digitalisasi, baik melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi maupun peningkatan literasi digital bagi aparatur.

“Kominfo Kepri siap mendukung penuh langkah TP2DD dalam memperluas digitalisasi penerimaan retribusi daerah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan efisien,” ujar Hendri.

TP2DD Kepri dibentuk untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta membangun sistem keuangan yang inklusif dan akuntabel.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi percepatan digitalisasi retribusi, termasuk integrasi sistem pembayaran dengan kanal seperti QRIS dan e-payment, serta upaya meningkatkan pemahaman digital di kalangan aparatur.

Dengan dukungan dari Dinas Kominfo, TP2DD Kepri optimistis program digitalisasi penerimaan daerah akan memperkuat struktur keuangan provinsi sekaligus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Digitalisasi bukan semata soal teknologi, tetapi juga langkah transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan,” kata Hendri.

Editor: Agung