J5NEWSROOM.COM, Yogyakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum BEM DIY menggelar aksi demonstrasi di sepanjang kawasan Malioboro, mulai dari DPRD DIY hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (25/2/2026) petang. Aksi ini digelar sebagai respons atas meninggalnya Arianto Tawakal dalam peristiwa kekerasan yang disebut melibatkan aparat kepolisian.
Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan “Reformasi Total Polri” dan “Polisi Pembunuh”. Sejumlah peserta juga menyuarakan kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat. Spanduk bertuliskan “Prabowo Antek Asing!!!” dan “Pro Zionis” tampak dibentangkan, selain penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Orasi dilakukan secara bergantian dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Djaguna, mengatakan kematian Arianto bukan hanya menjadi duka bagi keluarga, tetapi juga luka kolektif bagi masyarakat. “Kehilangan ini bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga luka kolektif bagi publik. Setiap nyawa warga negara adalah amanah konstitusi. Jika hilang dalam situasi yang seharusnya menjunjung perlindungan hukum, maka yang runtuh bukan hanya tubuh, tetapi juga kepercayaan terhadap keadilan,” ujarnya.
Ia menilai peristiwa tersebut bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari persoalan struktural yang terus berulang di institusi penegak hukum. Menurutnya, reformasi tidak boleh berhenti sebatas slogan karena masih terdapat ketimpangan relasi kuasa, lemahnya akuntabilitas, serta pembenahan kelembagaan yang berjalan lambat.
Forum BEM DIY juga mendesak DPRD DIY agar tidak bersikap pasif terhadap situasi nasional yang dinilai menjauh dari semangat reformasi. “Kami datang ke DPRD DIY karena lembaga legislatif adalah representasi rakyat di daerah. DPRD harus menyuarakan sikap resmi dan mendorong reformasi total,” kata Faturahman.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya reformasi total Polri dan penghentian impunitas, pencabutan izin PT Ormat Geothermal di Maluku Utara serta pengesahan UU Masyarakat Hukum Adat, penolakan program MBG yang dinilai tidak tepat sasaran, audit terbuka Koperasi Merah Putih, hingga penolakan keterlibatan TNI dalam urusan sipil.
Selain itu, mereka menuntut pendidikan dan kesehatan gratis yang merata dan berkualitas, menolak wacana UU Disinformasi Propaganda Asing, mendesak penyelesaian krisis sampah di DIY secara komprehensif, serta meminta penuntasan tambang ilegal dan penghentian eksploitasi lingkungan.
Salah satu orator, Randy, menyebut aksi tersebut lahir dari kegelisahan atas berbagai kasus kekerasan yang dinilai mencoreng institusi negara. “Kami turun ke jalan bukan karena seremonial. Ini paksaan keadaan. Kalau tidak dihentikan, persoalan seperti ini akan terus berulang,” ujarnya.
Editor: Agung
