J5NEWSROOM.COM, Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai memperketat pengawasan menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan fokus utama memberantas praktik keberangkatan ilegal. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan strategis guna menyinkronkan sistem deteksi dini, agar seluruh jemaah asal Indonesia dapat berangkat melalui jalur resmi dan terhindar dari risiko penipuan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi celah bagi penyelenggara haji nonresmi.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk di titik keberangkatan.
“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” ujarnya di Jakarta, Jumat 3 April 2026.
Selain pengawasan di bandara, Kemenhaj juga memperkuat pemantauan di berbagai daerah guna mengantisipasi maraknya penipuan yang kerap menargetkan calon jemaah. Upaya ini diperkuat dengan kolaborasi lintas instansi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Achmad Gunawan, menyebut sinergi menjadi kunci dalam pengawasan.
“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko, karena jika bergerak sendiri, kekuatan kami akan lebih terbatas,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, yang menyoroti besarnya kerugian akibat praktik haji ilegal.
Menurutnya, dengan biaya sekitar Rp100 juta per jemaah, potensi perputaran uang dari jalur ilegal bisa mencapai ratusan miliar rupiah jika tidak dikendalikan.
Pemerintah pun mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya, seperti visa kerja untuk berhaji. Risiko yang dihadapi tidak hanya administratif, tetapi juga sanksi pidana hingga larangan bepergian ke luar negeri.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan tim gabungan lintas kementerian untuk memperkuat pengawasan sejak tahap pengurusan dokumen hingga keberangkatan.
Dengan berbagai upaya ini, Kemenhaj optimistis penyelenggaraan haji 2026 akan berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
Editor: Saibansah Dardani
