J5NEWSROOM.COM, Batam – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menyatakan dukungannya terhadap himbauan pemerintah terkait penerapan work from home (WFH) bagi karyawan swasta. Namun, kebijakan tersebut ditegaskan bukan sebagai kewajiban, melainkan bersifat anjuran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan pihaknya memahami langkah pemerintah sebagai upaya antisipatif di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, tidak semua sektor usaha dinilai mampu menerapkan sistem kerja dari rumah.
“Bagi perusahaan yang memungkinkan, silakan menerapkan WFH. Namun, jika tidak memungkinkan, tidak ada kewajiban untuk memaksakan,” ujar Rafki, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, sektor manufaktur dan produksi tetap membutuhkan kehadiran pekerja secara langsung di lokasi kerja. Oleh karena itu, kebijakan WFH dinilai lebih relevan diterapkan pada pekerjaan yang bersifat administratif.
Menurut Rafki, penerapan WFH secara terbatas dapat memberikan manfaat berupa fleksibilitas kerja bagi karyawan, selama tidak mengganggu operasional perusahaan. Ia menilai, skema kerja yang lebih fleksibel berpotensi meningkatkan kenyamanan pekerja.
Apindo Batam juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya menghadapi potensi dampak krisis global. Situasi geopolitik, kata Rafki, berisiko memicu kenaikan biaya logistik serta gangguan pasokan energi.
Meski demikian, ia memperkirakan implementasi WFH di Batam tidak akan berlangsung secara luas. Hal ini mengingat struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor industri manufaktur serta usaha jasa yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja, seperti perdagangan, perhotelan, kuliner, dan konstruksi.
Rafki optimistis, penerapan WFH secara selektif tidak akan mengganggu produktivitas perusahaan. Ia menilai pengusaha mampu mengatur sistem kerja yang efektif agar kinerja tetap terjaga.
Apindo Batam pun mengimbau pelaku usaha agar menyikapi kebijakan tersebut secara bijak dan proporsional, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha serta kesejahteraan pekerja.
Editor: Agung
