Oleh Maulana
J5NEWSROOM.COM – Ada satu lakon yang terus dipentaskan di segala lapangan: memaklumi kekalahan diri sendiri. Dari stadion hingga istana, dari kandang satwa hingga ruang keluarga, naskahnya nyaris serupa.
Lakon ini terasa paling segar di Stadion Pakansari, Senin malam, 3 Agustus 2026. Di hadapan ribuan suporter, Timnas Indonesia takluk 0-3 dari Vietnam, kemenangan tandang pertama Vietnam di kandang Indonesia dalam sejarah Piala AFF. Dulu, para ofisial yang kini duduk di bangku cadangan adalah pengkritik paling vokal: mereka mengecam taktik, menyebut kegagalan sebagai aib.
Kini, kekalahan itu disulam pembenaran: “kurang jam terbang”, “fasilitas tak sebanding”, “proses panjang”. Suporter yang dulu diajak mengkritisi, kini diminta memaklumi. Kekalahan di rumput hanyalah cermin kecil dari cara kita membungkus kegagalan dengan kata indah, sementara Vietnam melangkah dengan bukti.
Naskah yang sama berlanjut di istana. Presiden Prabowo pernah bersumpah mengejar koruptor hingga Antartika. Dulu, sebagai tokoh oposisi, ia lantang mengatakan pemimpin tak boleh gagal. Kini, setelah sumpah terucap, ia malah mengaku kaget akan parahnya korupsi. Ironisnya, pengakuan itu bukan awal kemenangan, melainkan deklarasi kekalahan. Sebab korupsi adalah kekalahan sistemik: setiap rupiah yang dikorupsi adalah sekolah yang tak terbangun, jalan tak teraspal, nyawa satwa yang melayang, dan keadilan yang mati. Dan di negeri ini, kekalahan itu terjadi di mana-mana.
Puncak absurditas hadir saat Jampidsus, jabatan tertinggi pengawas tindak pidana khusus, justru menjadi tersangka. Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terjerat tiga kasus korupsi dengan kerugian negara Rp34,6 triliun. Orang yang seharusnya memberantas, menjadi bagian dari kejahatan yang harus ia buru.
Sementara itu, korupsi juga menyasar Kebun Binatang Surabaya: anggaran pakan dan perawatan satwa senilai Rp10,2 miliar diselewengkan selama delapan tahun. Satwa mati, hewan kurus kering viral, dan pengelola berdalih, “Kami sedang dalam proses perbaikan.” Dua panggung berbeda, satu naskah: memaafkan diri sendiri dan meminta dunia memaklumi.
Di tingkat menteri dan kepala lembaga, kekalahan bersalin rupa menjadi seni menyalahkan birokrasi atau anggaran terbatas. Dulu, sebagai pengamat, mereka menulis makalah berapi-api. Kini, temuan inefisiensi BPK dijawab, “Kami sudah berusaha maksimal.” Di balkon gubernur dan bupati, proyek mangkrak jadi “pembelajaran berharga”, janji kampanye dibalut “keterbatasan fiskal”. Dulu mahasiswa yang menghujat ingkar janji, kini baliho pencitraan mengganti spanduk kritik.
Di ujung birokrasi, kepala desa dan ketua RT yang dulunya vokal menuntut transparansi, kini meminta warga “sabar” saat dana desa diselewengkan. Di dunia swasta, CEO yang merintis startup dengan kritik tajam terhadap korporasi lamban, kini berbicara “strategi jangka panjang” saat laba merosot.
Di dunia pendidikan, rektor dan kepala sekolah yang dulu memprotes aturan mengekang, kini membela kenaikan uang kuliah sebagai “peningkatan mutu”. Sementara di ruang keluarga, orang tua yang berjanji tak akan seperti orang tua mereka, akhirnya mengulangi pola seraya meminta anak “mengerti posisi orang tua”. Korban menjadi pelaku, lalu membungkusnya dengan maaf.
Dan yang paling jarang disorot adalah rakyat. Dulu idealisme menyala: anti korupsi, anti politik uang. Kini, ketika lelah bekerja dan menyaksikan politik keruh, banyak yang memaklumi kekalahan sendiri. “Semua calon sama saja,” “Terima saja uangnya,” hingga kalimat penawar, “Namanya juga rakyat kecil, bisa apa?” Sebuah pengampunan massal yang konsekuensinya ditanggung seluruh bangsa.
Rantai ini membuktikan bahwa kekuasaan, politik, ekonomi, akademik, domestik, bahkan kuasa memilih, memiliki daya magis yang sama: mengikis idealisme. Yang membedakan hanya skala dampak. Jika presiden gagal, ratusan juta menanggung. Jika Jampidsus korup, keadilan mati di akarnya. Jika pelatih kalah di kandang sendiri (dan oleh tim yang “harusnya” kita di atas mereka), gengsi nasional terinjak. Jika rakyat memaklumi apatismenya, bangsa berjalan tanpa kompas.
Maka, di setiap lapangan, diperlukan keberanian yang sama: tidak memaklumi kesalahan diri sendiri secara berlebihan. Setiap pemimpin, setiap rakyat, perlu menyimpan suara masa kecilnya, suara yang dulu berteriak bahwa kesalahan tidak boleh dinormalisasi. Bukan untuk menyiksa batin, melainkan sebagai kompas: bahwa mereka yang terdampak, pemikul nama negara, rakyat, mahasiswa, satwa, anak-anak, tak layak menjadi korban dari kebiasaan kita memaafkan diri sendiri.
Palembang, 8 Agustus 2026
Penulis adalah pengamat sosial-politik, alumni Ponpes TMI Al Amien Prenduan Sumenep Madura
