J5NEWSROOM.COM – Kemerdekaan sebuah bangsa tidak cukup hanya ditandai dengan terbebasnya wilayah dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kemampuan negara mengelola kekayaan sumber daya alamnya sendiri, menentukan arah pembangunan secara mandiri, serta memastikan hasilnya dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat.

Inilah semangat yang jadi pijakan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan sumber daya alam (SDA). Sebab, di balik melimpahnya batu bara, minyak bumi, gas alam, mineral, dan kekayaan hayati yang terkandung di bumi Nusantara, terdapat amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan, yaitu kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat ini bukan sekadar kalimat konstitusional yang indah dibaca. Tapi merupakan mandat yang harus diwujudkan dalam kebijakan, pengawasan, pengelolaan, dan distribusi manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, langkah pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemandirian nasional, termasuk di sektor energi dan pangan, perlu ditempatkan dalam kerangka besar pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Kedaulatan atas kekayaan alam bukan tujuan yang berdiri sendiri, melainkan jalan untuk memperkuat daya tahan ekonomi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kekayaan Alam Indonesia, Manfaatnya untuk Siapa?

Pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya menikmati kekayaan alam Indonesia kembali mengemuka setelah mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyoroti hibah saham PT Bayan Resources Tbk. dan donasi pendidikan bernilai besar di Singapura yang dikaitkan dengan pengusaha batu bara Low Tuck Kwong.

Berdasarkan laporan perusahaan, pada 28 Agustus 2024, Low Tuck Kwong menghibahkan sekitar 7,33 miliar saham Bayan Resources atau setara 22 persen kepemilikan kepada putrinya, Elaine Low. Manajemen perusahaan ketika itu menjelaskan pengalihan tersebut sebagai bagian dari perencanaan suksesi jangka panjang keluarga.

Sementara itu, donasi sebesar 101 juta dolar Singapura kepada Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura telah diumumkan pada 2023 melalui Low Tuck Kwong Foundation. Perkembangan ini kembali menjadi sorotan publik setelah Muhammad Lutfi mempertanyakan prioritas pemanfaatan kekayaan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di Indonesia.

Persoalan ini perlu dilihat secara jernih. Pengalihan saham, kewarganegaraan pemegang saham, status penanaman modal, dan kewajiban divestasi merupakan persoalan yang harus dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan serta fakta hukum yang berlaku. Demikian pula, donasi untuk pendidikan di luar negeri tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau bahwa seluruh manfaat ekonomi perusahaan mengalir ke luar Indonesia.

Namun, di balik perdebatan itu, terdapat pertanyaan mendasar yang layak mendapat perhatian serius, yaitu sejauh mana pengelolaan kekayaan alam Indonesia benar-benar menghasilkan manfaat optimal bagi bangsa sendiri?

Pertanyaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai polemik di media sosial semata. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan negara, royalti, pajak, kewajiban investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, perlindungan lingkungan, dan program pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang terukur.

Mengembalikan Kedaulatan, Bukan Menutup Pintu Investasi

Perjuangan mengembalikan kedaulatan atas SDA tentu bukan pekerjaan mudah. Pengelolaan sektor pertambangan telah melibatkan kepentingan bisnis, struktur kepemilikan yang kompleks, investasi lintas negara, perjanjian usaha, serta regulasi yang berkembang selama puluhan tahun.

Karena itu, pemerintah membutuhkan keberanian politik sekaligus kecermatan hukum. Penataan penguasaan SDA tidak boleh dilakukan secara serampangan, tetapi juga tidak boleh berhenti hanya karena berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.

Negara harus hadir sebagai pemegang mandat konstitusi. Setiap kebijakan perlu memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi, kepastian hukum tetap terjaga, dan manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Kemandirian nasional juga tidak berarti menutup pintu bagi investasi asing. Indonesia tetap membutuhkan modal, teknologi, keahlian, akses pasar, dan kemitraan internasional. Akan tetapi, kerja sama tersebut harus berlangsung dengan kedudukan yang adil, aturan yang jelas, pengawasan yang kuat, serta orientasi yang tegas pada kepentingan nasional.

Investasi seharusnya memperkuat kemampuan bangsa, bukan membuat Indonesia kehilangan daya tawar atas kekayaan yang menjadi sumber penghidupan rakyatnya. Alih teknologi harus berjalan. Industri pengolahan di dalam negeri harus tumbuh. Tenaga kerja Indonesia harus memperoleh kesempatan dan peningkatan kompetensi. Pelaku usaha lokal dan UMKM harus masuk dalam rantai pasok industri strategis.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan SDA tidak semata-mata diukur dari nilai investasi, besarnya produksi, atau keuntungan perusahaan. Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa besar manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemampuan Indonesia menentukan masa depan ekonominya sendiri.

Kemandirian Energi dan Pangan Harus Berjalan Beriringan

Kedaulatan SDA berkaitan erat dengan kemandirian energi dan pangan. Keduanya merupakan fondasi penting bagi ketahanan bangsa.

Negara yang memiliki sumber energi melimpah seharusnya terus memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan energinya secara andal dan terjangkau. Begitu pula negara agraris yang mempunyai lahan luas, sumber daya air, dan keanekaragaman hayati harus memastikan petani memperoleh dukungan, produksi pangan meningkat secara berkelanjutan, dan masyarakat memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga yang wajar.

Kemandirian tidak cukup hanya dinyatakan sebagai cita-cita politik. Ia harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, kebijakan yang konsisten, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam sektor energi, pemerintah perlu memperkuat ketahanan pasokan, meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik secara bertanggung jawab, dan mengembangkan energi bersih tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam sektor pangan, dukungan terhadap petani, nelayan, peternak, infrastruktur distribusi, teknologi pertanian, dan perlindungan lahan produktif harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Semua itu membutuhkan pengelolaan kekayaan nasional yang berpihak pada kepentingan publik. Sebab, kemerdekaan ekonomi kehilangan maknanya apabila rakyat masih kesulitan memperoleh energi yang terjangkau, pangan yang cukup, pendidikan yang layak, dan pekerjaan yang bermartabat.

J5NEWSROOM.COM memandang, perjuangan kedaulatan SDA membutuhkan percepatan langkah pemerintah yang disertai transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola sektor strategis, memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan, memperkuat pengawasan terhadap penerimaan negara, serta menutup celah yang memungkinkan kekayaan publik tidak memberikan manfaat yang semestinya.

Penataan kepemilikan dan pengelolaan SDA juga harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang jelas. Apabila terdapat kewajiban divestasi, kewajiban tersebut harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

J5NEWSROOM.COM mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan amanat konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan seluruh rakyat. Perjuangan tersebut tidak mudah. Mengembalikan kendali dan memastikan manfaat SDA dinikmati secara adil membutuhkan keberanian, konsistensi, ketegasan hukum, serta kemampuan menghadapi berbagai kepentingan ekonomi yang telah terbentuk selama puluhan tahun.

Semangat memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian nasional, baik dalam bidang energi maupun pangan, seharusnya mendapat dukungan seluruh rakyat Indonesia. Dukungan tersebut bukan berarti pemerintah terbebas dari kritik, melainkan menjadi dorongan agar setiap kebijakan dijalankan secara transparan, terukur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

J5NEWSROOM.COM memandang perlu percepatan langkah pemerintah agar kedaulatan atas penguasaan sumber daya alam Indonesia semakin nyata dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Negara harus memastikan bahwa kekayaan yang berasal dari bumi Indonesia tidak berhenti menjadi angka produksi, nilai transaksi saham, atau keuntungan korporasi, tetapi diterjemahkan menjadi pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, lapangan kerja yang bermartabat, infrastruktur yang merata, serta kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.

Pada akhirnya, kedaulatan SDA bukan semata-mata persoalan siapa yang memiliki saham atau siapa yang menguasai perusahaan. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara menjamin pengelolaan kekayaan alam sesuai amanat konstitusi dan memastikan manfaatnya dirasakan rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Sebab, sejatinya, kemerdekaan dan kemandirian bukanlah tujuan akhir. Keduanya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan bagi Indonesia. Dan kemerdekaan sejati harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari pusat hingga pelosok negeri.

Suai?