J5NEWSROOM.COM, Tanjungpinang – Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Tanjungpinang periode 2026–2031 resmi dilantik di Aston Tanjungpinang Hotel & Conference, Minggu (8/11/2026). Kepengurusan baru diharapkan memperkuat peran alumni HMI dalam mengawal pembangunan daerah.
Andi Irawan, S.Si., M.Si., M.Sc., dipercaya sebagai Ketua Umum MD KAHMI Kota Tanjungpinang. Ia didampingi Ahmad Nur Afendi, S.H., C.PIM., C.HTc., sebagai Sekretaris Umum dan Muhamad Fhirman Aqrabi, S.I.P., sebagai Bendahara Umum.
Pelantikan yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut dihadiri sekitar 200 undangan dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, penyelenggara pemilu, lembaga adat, organisasi kemahasiswaan, serta jaringan alumni HMI. Pada kesempatan yang sama, pengurus Forum Alumni HMI-wati (Forhati) Kota Tanjungpinang juga dilantik.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura hadir bersama Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Kepri Dr. Suryadi, M.H., serta sejumlah pejabat pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Suryadi mengingatkan bahwa MD KAHMI merupakan ujung tombak organisasi di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, pengurus yang baru dilantik diharapkan segera bekerja, menjaga kekompakan, serta merawat marwah dan independensi organisasi.
Ia juga mengajak seluruh alumni HMI di Kepri memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, KAHMI dan Forhati memiliki akar sejarah yang sama, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selama lebih dari setengah abad, organisasi tersebut telah melahirkan banyak kader yang berkiprah di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
Nyanyang berharap kepengurusan baru dapat mendorong lahirnya generasi muda Kepulauan Riau yang mampu memimpin dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan provinsi.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, ia menyampaikan selamat kepada pengurus MD KAHMI dan Forhati Kota Tanjungpinang periode 2026–2031. Ia berharap para pengurus dapat terus menebar kebaikan melalui peran dan program kerja masing-masing.
Setelah dilantik, Andi Irawan menegaskan bahwa pergantian kepengurusan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen melanjutkan cita-cita perjuangan HMI.
Menurut dia, KAHMI memiliki kekuatan intelektual, moral, dan sosial yang harus diwujudkan melalui kontribusi nyata. Alumni HMI tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. “KAHMI harus hadir memberikan gagasan, pemikiran, solusi, dan keteladanan,” ujar Andi.
Ia menyampaikan visi menjadikan MD KAHMI Kota Tanjungpinang sebagai organisasi yang solid dalam persaudaraan, kuat dalam intelektualitas, dan hadir dalam pengabdian. Organisasi juga diharapkan mandiri, produktif, serta kritis dan konstruktif.
Andi ingin KAHMI menjadi rumah besar yang nyaman bagi seluruh alumni, sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepulauan Riau.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan marwah organisasi. Perbedaan pandangan politik, profesi, maupun pilihan dalam kehidupan demokrasi, menurut dia, merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh merusak silaturahmi dan semangat kekeluargaan.
Semangat keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan, lanjut Andi, harus tetap menjadi landasan keluarga besar HMI dan KAHMI.
Rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan Seminar Nasional yang menghadirkan anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rachmawati Rasahan dan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Bidang Strategi dan Riset periode 2026–2030, Joemarthine Chandra.
Seminar yang dipandu Ketua Panitia Muhammad Wira Kurniawan tersebut membahas peran KAHMI dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi.
Dalam pemaparannya, Syafrida mengangkat tema “Peran Strategis KAHMI dalam Mewujudkan Agenda Perbaikan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.
Ia menjelaskan, Ombudsman RI merupakan lembaga negara mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk mencegah terjadinya maladministrasi. Lembaga tersebut berawal dari Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk pada 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Status dan tugas Ombudsman RI kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
Syafrida menilai, KAHMI perlu mengambil peran dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti sejumlah persoalan di Kota Tanjungpinang, mulai dari kebersihan dan penataan kota hingga kondisi pintu masuk pelabuhan serta kualitas pelayanan.
Menurut dia, Tanjungpinang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, terutama melalui sektor kuliner dan kekayaan sejarah. Potensi tersebut perlu menjadi bagian penting dari arah pembangunan ekonomi daerah.
Ia juga menekankan pentingnya independensi moral bagi KAHMI. Alumni HMI diharapkan berani menyampaikan kritik dan mengawal kebijakan publik berdasarkan fakta, tanpa terpengaruh kepentingan tertentu.
Dalam sesi tanya jawab, Syafrida turut menanggapi pertanyaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang menjadi perhatian publik. Dari perspektif pengawasan pelayanan publik, ia menegaskan pentingnya reformasi Polri secara menyeluruh agar kewenangan institusi digunakan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum.
Sementara itu, Joemarthine Chandra menjelaskan peran Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut dia, setiap warga negara berhak mengetahui penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan yang diberikan badan publik kepada masyarakat.
Hak atas informasi tersebut dijamin undang-undang. Karena itu, badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang diminta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Joemarthine juga membagikan pengalamannya ketika masih berprofesi sebagai advokat dan menangani sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik. Pengalaman tersebut, menurut dia, memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan instrumen penting bagi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengajak alumni HMI memanfaatkan hak atas informasi publik secara bijak untuk ikut mengawal pembangunan di daerah masing-masing.
Sebelumnya, Ketua Panitia Muhammad Wira Kurniawan menjelaskan bahwa pelantikan MD KAHMI dan Forhati tersebut diselenggarakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta hasil Musyawarah Daerah yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, termasuk anggota HMI Cabang Tanjungpinang–Bintan yang turut membantu penyelenggaraan kegiatan.
Dengan kepengurusan baru tersebut, MD KAHMI dan Forhati Kota Tanjungpinang diharapkan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi alumni, tetapi juga mitra kritis dan konstruktif pemerintah dalam mendorong perbaikan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Editor: Alia Safira
