Advertorial – J5NEWSROOM.COM, Karimun – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan warga Perumahan Balai City Garden dan pihak pengembang PT Mulia Reality Batindo, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Karimun tersebut membahas sejumlah persoalan terkait fasilitas umum (fasum) di kawasan Perumahan Balai City Garden, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing.
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Karimun, Efrizal, didampingi anggota Komisi III, Sumardi, Abdul Razak, dan Eri Januardin. Turut hadir Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Karimun, Muhammad Zulfan, Camat Tebing, Lurah Kapling, Kapolsek Tebing, Ketua RW 04, Ketua RT 01 dan RT 02, perwakilan warga, serta pihak pengembang PT Mulia Reality Batindo.
Ketua Komisi III DPRD Karimun, Efrizal, mengatakan RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai kondisi fasilitas umum di lingkungan perumahan tersebut.
Menurut dia, DPRD ingin mempertemukan seluruh pihak terkait agar persoalan yang dikeluhkan warga dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima bersama.
“Kami mengundang seluruh pihak dalam RDP ini karena adanya pengaduan masyarakat terkait fasilitas umum di Perumahan Balai City Garden. Melalui pertemuan ini, kami ingin mencari solusi terbaik atau win-win solution, sehingga persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Efrizal, politisi Partai Gerindra.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah keluhan warga menjadi perhatian Komisi III. Di antaranya kondisi jalan utama perumahan yang mengalami kerusakan cukup parah, fasilitas lapangan bermain anak yang tidak terawat, serta lahan kosong dan rumah tidak berpenghuni yang ditumbuhi semak belukar.
Selain itu, warga juga mempertanyakan status dan proses penyerahan fasilitas umum dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah yang hingga kini belum terealisasi.
Perwakilan warga berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian. Mereka menilai perbaikan fasilitas lingkungan diperlukan agar kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat di kawasan perumahan dapat terjaga.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, perwakilan PT Mulia Reality Batindo, Kenly, menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah beberapa kali mengupayakan proses penyerahan fasilitas umum kepada Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Namun, hingga saat ini pihak pengembang mengaku belum memperoleh jawaban terkait kelanjutan proses penyerahan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Karimun, Muhammad Zulfan, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya sejak menjabat sebagai kepala dinas, pihak pengembang telah mengajukan proses penyerahan fasilitas umum Perumahan Balai City Garden pada 2025.
Meski demikian, proses penyerahan aset fasilitas umum kepada pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah ketentuan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2025.
Zulfan menjelaskan, masih terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak pengembang. Karena itu, proses penyerahan fasilitas umum belum dapat ditindaklanjuti hingga seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.
Anggota Komisi III DPRD Karimun, Eri Januardin, turut menekankan pentingnya peran aktif pengembang dalam menyelesaikan seluruh persyaratan tersebut.
Menurut dia, pihak pengembang seharusnya segera melengkapi dokumen maupun ketentuan teknis yang dipersyaratkan agar pemerintah daerah dapat memproses penyerahan fasilitas umum sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa Perda Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2025 mengatur ketentuan mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk persyaratan kondisi fasilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dalam aturan tersebut, fasilitas umum yang diserahkan harus berada dalam kondisi baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Peraturan daerah itu juga memuat ketentuan mengenai kewajiban serta sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan.
Setelah melalui pembahasan selama lebih dari dua jam, RDP menghasilkan kesimpulan yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Karimun, Efrizal.
Komisi III meminta pihak pengembang PT Mulia Reality Batindo untuk terlebih dahulu melakukan perbaikan terhadap jalan utama Perumahan Balai City Garden yang mengalami kerusakan parah sebelum proses penyerahan fasilitas umum kepada Pemerintah Kabupaten Karimun dilaksanakan.
Pihak pengembang diberikan batas waktu hingga 31 Desember 2026 untuk menyelesaikan perbaikan jalan tersebut.
Sebelum pelaksanaan perbaikan, pengembang juga diberikan kesempatan untuk membahas dan mengoordinasikan hasil kesimpulan RDP tersebut bersama jajaran manajemen perusahaan.
Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Kabupaten Karimun berharap adanya komitmen dan tindak lanjut konkret dari seluruh pihak terkait, sehingga persoalan fasilitas umum di Perumahan Balai City Garden dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.
Editor: Agung
