
J5NEWSROOM.COM – Pemulangan 5.602 warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia sepanjang 2026 hingga November, menjadi alarm serius bagi pemerintah. Di balik angka ribuan orang yang kembali ke Tanah Air melalui sejumlah pelabuhan, termasuk Batam, tersimpan persoalan kemanusiaan, ketenagakerjaan, dan keberlangsungan ekonomi keluarga yang tidak boleh diabaikan.
Mereka bukan sekadar angka dalam laporan deportasi. Sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang selama ini menggantungkan kehidupan keluarga pada penghasilan dari bekerja di negeri jiran. Ada yang menjadi tulang punggung keluarga, membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan istri, serta menopang kehidupan orangtua di kampung halaman.
Kini, setelah menghadapi persoalan hukum dan keimigrasian di Malaysia, mereka harus kembali ke Indonesia. Bagi sebagian keluarga, kepulangan itu sekaligus berarti terhentinya sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Kementerian Luar Negeri melalui KJRI Johor Bahru mencatat, hingga November 2026, sebanyak 5.602 WNI telah dipulangkan dari wilayah kerjanya di Malaysia. Angka tersebut terus bertambah seiring pelaksanaan program repatriasi dan deportasi.
Pada 18 November 2026, misalnya, sebanyak 135 WNI dipulangkan dari Depot Tahanan Imigrasi Pekan Nenas, Johor Bahru, menuju Batam melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Mereka terdiri atas 95 laki-laki dewasa, 32 perempuan, serta tiga anak-anak.
Pemulangan tersebut memprioritaskan kelompok rentan, seperti ibu bersama anak, anak di bawah umur tanpa pendamping, serta warga yang telah menjalani penahanan imigrasi lebih dari enam bulan.
Sebelumnya, pada 11-13 November 2026, sebanyak 244 WNI juga dipulangkan dari Malaysia melalui jalur laut menuju Dumai dan Batam. Mereka baru dapat kembali setelah menyelesaikan masa hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dan keimigrasian di Malaysia.
Catatan pemulangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan peristiwa sesaat. Di balik proses administrasi, perjalanan feri, dan serah terima antarlembaga, terdapat ribuan manusia yang membutuhkan kesempatan untuk kembali membangun kehidupannya.
J5NEWSROOM.COM menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang dihadapi ribuan WNI tersebut. Negara memang telah hadir melalui fasilitasi pemulangan, pendampingan konsuler, dan koordinasi lintas instansi. Namun, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti ketika mereka menginjakkan kaki kembali di Tanah Air.
Persoalan yang lebih mendasar justru dimulai setelah deportasi. Dari mana mereka mendapatkan pekerjaan? Bagaimana mereka kembali menghidupi anak dan istri? Siapa yang membantu mereka memperoleh keterampilan, modal usaha, atau akses terhadap lapangan pekerjaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara konkret oleh pemerintah.
J5NEWSROOM.COM mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak memandang pemulangan ribuan WNI ini semata-mata sebagai urusan keimigrasian. Ini adalah persoalan sosial dan ekonomi yang membutuhkan kebijakan lintas sektor.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga instansi terkait harus membangun sistem penanganan yang terintegrasi. Pendataan, pemulangan ke daerah asal, rehabilitasi, pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga penempatan kembali dalam dunia kerja harus menjadi satu rangkaian kebijakan.
Pemerintah daerah, khususnya daerah yang menjadi asal deportan terbanyak seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, perlu mengambil peran lebih aktif. Mereka harus memastikan para pekerja migran yang kembali tidak dibiarkan menghadapi persoalan ekonomi seorang diri.
Jangan sampai setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, mereka justru pulang tanpa kepastian masa depan. Jangan pula anak dan istri mereka harus menanggung akibat ekonomi dari persoalan yang dihadapi kepala keluarganya.
Di sisi lain, persoalan pemulangan WNI ini juga harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni bagaimana Indonesia mengelola kekayaan alam dan membangun lapangan pekerjaan di dalam negeri.
J5NEWSROOM.COM berharap berbagai terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam dan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, serta berbagai langkah untuk menutup kebocoran kekayaan nasional, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir kelompok, sementara jutaan rakyatnya masih harus mencari penghidupan di negara lain dengan berbagai risiko.
Sumber daya alam yang dikelola secara berdaulat semestinya menjadi kekuatan untuk membangun industri nasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat ekonomi daerah.
Indonesia memiliki sumber daya alam, wilayah yang luas, serta potensi ekonomi yang besar. Tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut dikelola untuk menciptakan kesejahteraan, bukan sekadar menjadi angka pertumbuhan ekonomi.
Sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam Indonesia sejak masa kolonial seharusnya menjadi pelajaran bahwa kedaulatan ekonomi tidak cukup hanya dengan memiliki kekayaan. Negara juga harus mampu memastikan hasil pengelolaannya dinikmati oleh rakyat.
J5NEWSROOM.COM berpandangan, ukuran keberhasilan negara dalam menangani persoalan deportasi WNI bukan hanya seberapa cepat mereka dipulangkan dari luar negeri. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa baik negara memastikan mereka dapat kembali hidup layak setelah tiba di kampung halaman.
Karena itu, kami mendorong pemerintah pusat dan daerah segera menyusun langkah konkret untuk membuka akses pekerjaan bagi para WNI yang dipulangkan dari Malaysia. Mereka membutuhkan kesempatan kedua untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan menghidupi keluarga.
Suai?
