Gubernur Kepri Ansar Ahmad Tetapkan UMP Kepri 2027 Naik 9,02 Persen

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. (Foto: Humas Pemprov Kepri)

J5NEWSROOM.COM, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.229.356. Angka tersebut naik Rp349.836 atau 9,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.879.520.

Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 tersebut dilakukan pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui pembahasan dan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang berlangsung di Batam pada 19 November 2026, UMSP Kepri 2027 juga ditetapkan sebesar Rp4.253.968. Nilai ini meningkat Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.902.096.

Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, penetapan upah minimum tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan UMP dan UMSP tahun 2027 ini kami tetapkan dengan keseimbangan yang matang. Kami tetap memperhatikan rasa keadilan bagi para pekerja, namun juga tidak boleh mengabaikan kelangsungan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Riau, agar perekonomian daerah dapat terus tumbuh dengan stabil,” ujar Ansar.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah panjang yang melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, akademisi hingga pemerintah.

“Keputusan ini merupakan hasil musyawarah panjang dari seluruh unsur Dewan Pengupahan, setelah mendengar masukan dari serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah. Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menghormati dan melaksanakan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Pembahasan besaran upah dalam rapat pleno sempat berlangsung alot. Perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha membuat rapat beberapa kali diskors.

Serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alpha sebesar 1,0 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) di Kepri yang mencapai Rp5.977.587 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, pihak pengusaha mengusulkan indeks alpha 0,5. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi perekonomian dunia yang masih berfluktuasi dan kekhawatiran terhadap beban biaya operasional perusahaan.
Setelah melalui pembahasan dan mendengarkan masukan pemerintah serta akademisi, kedua pihak akhirnya menyepakati penggunaan indeks alpha sebesar 0,75.

Kesepakatan ini menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP 2027 kepada gubernur.
Penetapan upah minimum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam ketentuan terbaru, rentang indeks alpha yang digunakan dalam perhitungan upah minimum mengalami perubahan, dari sebelumnya 0,5–0,9 menjadi 0,5–1.

Selain itu, Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan dengan menggunakan data dari lembaga statistik pemerintah.

Untuk UMSP, jumlah sektor yang ditetapkan pada 2027 bertambah menjadi 13 sektor, dibandingkan 11 sektor pada 2026.

Ketiga belas sektor tersebut meliputi industri kimia dasar anorganik klor dan alkali, gas industri, pigmen, dan kimia dasar anorganik lainnya; industri kimia dasar organik bersumber hasil pertanian; industri kapal dan jasa reparasi bangunan terapung; industri perlengkapan bagian kapal; reparasi kapal dan bangunan terapung; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas alam cair; pengusahaan tenaga panas bumi; industri produk logam struktural baja konstruksi berat; serta pembangkitan tenaga listrik.

Penetapan resmi UMP dan UMSP Kepri 2027 tertuang dalam dua keputusan gubernur, yakni Keputusan Gubernur Nomor 1232 Tahun 2026 tentang UMP Kepri 2027 dan Keputusan Gubernur Nomor 1233 Tahun 2026 tentang UMSP Kepri 2027. Kedua keputusan tersebut ditetapkan pada 20 November 2026.

Ansar berharap seluruh pihak dapat menerima dan mematuhi ketentuan tersebut dengan memperhatikan kepentingan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau.

Editor: Alia Safira