LAPORAN: Alia Safira

J5NEWSROOM.COM, Tanjungpinang – Masalah PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) siswa SMA di SMK di Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam, dari tahun ke tahun tidak berubah. Selalu ruwet seperti benang kusut. Masalah yang sama, dari tahun ke tahun. Seolah tidak ada solusi yang komprehensif dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Demikian ungkap Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri Ir. Wirya Putra Sar Silalahi kepada J5NEWSROOM.COM, Sabtu (15/7/2023). “Itu terus masalahnya, menumpuknya minat masyarakat untuk daftar ke sekolah-sekolah favorit, serta sepinya peminat untuk masuk ke sekolah yang dibangun untuk menampung luberan siswa SMA dan SMK yang dianggap favorit tadi,” ujarnya.

Semula, lanjut Wirya, tadinya dianggap masalahnya adalah karena kekurangan ruang kelas di sekolah baru. Ternyata setelah dibangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah tersebut, masyarakat tetap menyerbu untuk daftar ke sekolah-sekolah favorit.

“Sekarang jelas, masyarakat melihat masih ada terjadinya ketimpangan mutu dari sekolah favorit dengan sekolah baru, mutunya berbeda bagai langit dan bumi. Di sinilah sejatinya kegagalan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri,” tegas pria yang juga Penasehat IA-ITB (Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung) Provinsi Kepri itu.

Selama ini, tambah Wirya, sistem zonasi yang sudah diterpkan selama enam tahun, tetapi tetap saja Disdik Kepri tidak dapat mengatasi masalah klasik ini. Seharusnya Disdik Kepri lebih fokus bagaimana membuat mutu sekolah-sekolah baru tersebeut bisa sama baiknya dengan sekolah-sekolah favorit yang diserbu masyarakat.

“Misalnya SMAN 26 sama kualitasnya dengan SMAN 3, Lalu, SMAN 24 sama baiknya dengan SMAN 1, SMAN 25 sebaik SMAN 8 begitu seterusnya. Bila ini sudah terjadi, kami yakin akan sangat mengurangi penumpukan di SMA-SMA favorit tadi. Artinya, mungkin bisa ditambah sarana, prasarana, fasilitas, serta guru yang bermutu,” tegas anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai NasDem itu lagi.

Tetapi, bila Disdik Kepri hanya terus fokus mengampanyekan agar masyarakat dengan penuh kesadaran untuk mendaftar ke sekolah-sekolah baru, maka itu tidak akan terjadi perbaikan. Dari tahun ke tahun akan tetap terjadi persoalan yang sama. Berulang dan berulang lagi.

“Langkah konritnya tentu dengan menambah anggaran dan perhatian dari Disdik Kepri untuk sekolah-sekolah baru tersebut. Demikian juga dengan SMK, masih terjadi penumpukan di SMKN 1, SMKN 5, SMKN 7 dan lain-lain. Sesuai dengan lapangan pekerjaan, seharusnya SMKN-SMKN yang memang jurusannya banyak lowongan kerja, dibuat lebih banyak dari SMKN yang jurusannya tidak banyak lowongan kerjanya,” papar Wirya seusai Rapat Komisi 4 dengan Dinas Pendidikan Provinsi membahas PPDB belum lama ini.

Semua ini tentunya tergantung kapasitas dan kemampuan Disdik Kepri dalam melihat masalah ini secara objektif dan mengambil langkah yang tepat dalam mengatasinya.

“Terakhir, tentunya tergantung goodwill Gubernur Kepri dalam menyelesaikan masalah ini. Gubernur tentunya bisa mentargetkan Kadis Pendidikan untuk bisa mengatasi masalah ini dalam jangka waktu tertentu, misalnya dua tahun atau tiga tahun dan seterusnya, bila tidak ada perbaikan, tentunya Gubernur harus berani mencopot Kadis Pendidikannya,” tegas Wirya Silalahi.

Editor: Agung