SIMPAN EGOMU, BUNG!
Demi NKRI, tolong simpan egomu bung!
Jum’at, 6 Juli 2012, pukul 10.00 WIB, di kantor Kemenkopolhukam RI, tongkat komando Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) resmi berpindah dari genggaman tangan Laksamana Madya Didik Heru Purnomo kepada Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto.
Ketua Bakorkamla yang juga Menko Polhukam, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto mengingatkan lagi (lagi) semua pihak, khususnya, Kalahar Bakorkamla yang baru, Bambang Suwarno, agar Bakorkamla harus mampu mensinergikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi yang bersinggungan untuk menjaga keamanan laut.
Didik sendiri sudah memegang tongkat komando Kalahar Bakorkamla sejak 14 April 2010. Sejak itu, jenderal yang hobi golf dan tennis itu fokus mengamankan asset maritim dari praktik illegal fishing, mengatasi perompakan, meminimalkan kecelakaan pelayaran, hingga membantu menekan maraknya praktik illegal trafficking.
Semua itu dilakukan dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana di tubuh Bakorkamla. Hingga akhir 2010 Bakorkamla berhasil mengamankan kerugian negara hingga Rp 1,08 triliun. Angka itu baru dari variable terhitung, belum dari yang tidak terhitung, seperti menurunnya kecelakaan laut dan hilangnya praktik perompakan di Selat Malaka dan Selat Natuna.
Prestasi ini diprediksi akan semakin meningkat jika Bakorkamla bisa diarahkan menjadi Sea and Coast Guard (Badan Pelaksana Penjaga Laut dan Pantai). Dengan badan ini, penambahan sarana dan prasarana akan lebih maksimal dengan anggaran yang mencukupi. Namun, pembentukan badan ini kini masih harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sea and Coast Guard yang kini dalam tahap harmonisasi antarinstansi.
Padahal, pembentukan Sea and Coast Guard diamanatkan dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hingga masa transisi UU itu berakhir pada Mei 2011, badan itu belum juga terbentuk karena saat ini PP sebagai landasan hukumnya masih proses harmonisasi dengan regulasi terkait
Lalu, Ketua Bakorkamla Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto kembali mengingatkan pula bahwa, tugas-tugas Kalahar Bakorkamla kedepannya semakin berat. Karena menyangkut pengamanan maritim dari Sabang sampai Merauke yang sangat luas. Namun tugas berat itu akan menjadi ringan jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
Apalagi dalam pelaksanaannya Bakorkamla dibantu dengan instansi-instansi terkait dan mengkoordinasikan stakeholder. Koordinasi itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan!
Apalagi, mengkoordinasikan 12 instansi yang masing-masing memiliki pasukan dan senjata. Yaitu, Menkopolhukam (sebagai Ketua Bakorkamla) dan anggotanya, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanana, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kasal.
Maka, diperlukan ”keahlian” khusus untuk dapat mengkoordinasikan kekuatan samping yang kadar egonya tidak rendah itu. Karena pengamalan mengajarkan, ”portal” utama mulusnya koordinasi antar instansi adalah ego sektoral.
Dengan berbagai alasan, ego itu terus tumbuh dan berkembang di dada setiap anggota baru setiap instansi. Mulai dari ego yang bersumber dari kebanggaan kesatuan yang berlebih sampai dengan ego yang bersumber dari persoalan ”sumber penghasilan” di luar gaji.
Terlepas dari semua itu, demi kewajiban menjaga setiap jengkal dari NKRI, demi menjaga kekayaan sumber daya alam dan hasil laut dari bumi NKRI, demi memastikan masa depan NKRI, demi kesatuan dan persatuan NKRI, demi……maka, simpan dulu egomu, bung!
26
