J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Kasubdit Uji Tipe Ditjen Perhubungan Kementerian Perhubungan Yusuf mengatakan kurang dari 20 persen dari jumlah mobil listrik yang ada di Indonesia akan digunakan oleh masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. “Populasi mobil penumpang kendaraan berbasis baterai saat ini ada 23.298 unit dengan proyeksi kurang lebih 18 persen atau sekitar 4.000 kendaraan yang berpotensi untuk melakukan perjalanan mudik di 2024,” ungkap Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4).

Yusuf menjelaskan jumlah kendaraan listrik telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk jenis sepeda motor listrik jumlahnya mencapai 109.722 unit, kendaraan bermotor tiga sebanyak 320 unit, kendaraan niaga 10 unit, dan minibus 81 unit, jelasnya.

Ratusan SPKLU Disiagakan

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Sri Mulyanti mengatakan untuk memfasilitasi mudik dengan kendaraan lsitrik, ratusan SPKLU telah dipersiapkan. Setidaknya, PT PLN (persero) telah menyediakan 239 SPKLU yang tersebar di Tol Trans Jawa dan Sumatera.

“Khusus untuk mudik lebaran, kami sudah siapkan di seluruh rest area. Kami sudah bisa memasang SPKLU dengan jumlah 239 unit dengan 104 lokasi rest area. Jadi yang untuk perjalanan dari Jakarta ke arah timur maupun sebaliknya sudah kami pasang,” jelas Edi.

Edi menjelaskan, SPKLU yang tersedia di rest area jalan tol Trans Jawa dan Sumatera ini meliputi 41 unit ultra fast charging, 104 unit fast charging, 79 unit medium charging, dan 16 unit standard charging. Dengan berbagai jenis SPKLU ini, masyarakat nantinya bisa melakukan pengisian daya untuk kendaraan listriknya dengan waktu yang tidak terlalu lama, yakni sekitar 15 menit hingga 30 menit saja, dengan biaya Rp2.446 per kilowatt hour (kwh). Pihaknya, juga telah menyiapkan tiga unit SPKLU mobile untuk mengantisipasi antrean mobil yang ingin melakukan pengisian daya listrik.

PLN, kata Edi, juga telah menyediakan sebanyak 1.299 SPKLU yang tersebar di 872 lokasi di seluruh Indonesia. Rinciannya, 899 di Jawa, 152 Sumatera, 55 di Kalimantan, 64 di Sulawesi, 87 di Bali, delapan di Maluku, 27 di Nusa Tenggara, dan tujuh di Papua.

“Kami juga menyiapkan personel yang standby di setiap rest area. Jadi nanti kalau ada pengendara yang mungkin belum pernah melakukan pengisian daya dengan menggunakan SPKLU, bisa dipandu petugas kami yang berjaga 24 jam. Dan kami berjaga mulai H min 7 hingga H plus 7,” jelasnya.

Dukungan Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengatakan jumlah proyeksi mobil listrik yang akan dipakai mudik ini merupakan perhitungan konservatif. Pasalnya rata-rata masyarakat saat ini masih menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan cadangan bukan kendaraan utama. Maka dari itu jumlah tersebut bisa naik dan bisa turun.

Lebih jauh, Rachmat mengatakan peningkatan penyediaan jumlah SPKLU dalam masa mudik ini dilakukan untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan tersebut di tanah air.

“Kita mendorong ini ya tentunya sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk memastikan ekosistem EV (electric vehicle) bisa lebih baik, menambah kepercayaan masyarakat. Jadi mungkin waktu itu penjualan mobil (listrik) masih 1.000-2.000 ya cukup kita tambah SPKLU hanya berapa gitu. Sekarang kita tahu ada 23 ribu yang sudah terdaftar dan setiap hari pasti ada tambahan. SPKLU pada awal Maret masih 64, kemudian ditambah 175 sehingga jadi 239. Jadi dalam sebulan terakhir kita tambah tiga kali lipat sebagai bagian dari support pemerintah untuk mudik,” jelas Rachmat.

Pemerintah Disarankan Kembangkan Kendaraan Listrik untuk Angkutan Umum

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan penggunaan mobil listrik untuk mudik memiliki sejumlah tantangan. Ia menjelaskan, meskipun jumlahnya sudah ditambah, SPKLU umumnya terpusat di kota-kota dan tidak masuk ke desa-desa.

Maka dari itu, kata Djoko, pemerintah seharusnya mengembangkan kendaraan listrik ini untuk angkutan umum, bukan untuk kendaraan pribadi mengingat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis transportasi massal.

“EV untuk angkutan umum saja dikembangkan, itu saya setuju dan manfaatnya banyak ketimbang mudaratnya. Kita itu (mengalami) krisis angkutan umum, coba sekarang dilihat kenapa masyarakat beberapa tahun sebelumnya dengan sekarang itu berbeda cara memilih untuk mudik? Itu sudah kelihatan pemerintah berhasil untuk memfasilitasi angkutan umum antar kota,” jelasnya.

Kereta antar kota bagus, bis antar kota bagus, jadi orang mau naik kereta dan bis, tidak mau naik kendaraan pribadi. Tetapi kok masih ada yang mau mudik menggunakan motor? Karena di daerahnya tidak ada angkutan umum, mau naik apa dia ke desa? Dulu di desa masih ada angkutan desa, sekarang hanya tersisa sedikit sekali. Itu beberapa tahun ke depan sudah punah angkutan desa di Indonesia,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif atau subsidi bagi masyarakat yang ingin membeli mobil dan motor listrik pun tidak tepat. Dengan harga yang cukup mahal, masyarakat pun masih enggan beralih menggunakan kendaraan listrik.

“Sekarang subsidi Rp12,3 triliun untuk kendaraan listrik gak laku, karena orang gak ada yang mau beli. Kendala kendaraan listrik itu apa? Mahal dan SPKLU sulit. Kalau dia masuk ke desa-desa tidak ada SPKLU gimana? Pasti dia ada hanya di kota, di desa tidak ada,” pungkasnya. 

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah