J5NEWSROOM.COM, Jakarta – Presiden Prabowo didesak untuk menghadirkan solusi jangka panjang guna menyelesaikan masalah terkait dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan menjadi 12 persen pada awal tahun depan.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza, menyatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen menimbulkan polemik, karena diperkirakan akan membebani masyarakat.

“Pemerintah perlu melakukan kajian ulang dan mencari alternatif, jika keputusan untuk menaikkan PPN tetap diambil, maka harus ada solusi jangka panjang,” kata Efriza kepada RMOL pada Rabu, 25 Desember 2024.

Menurutnya, cara yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan PPN dengan metode lama tidak akan mempermudah perekonomian rumah tangga masyarakat.

“Pendekatan seperti bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengatasi dampak kenaikan PPN 12 persen, tidak akan efektif. Bansos dan BLT bukan solusi yang tepat,” ungkapnya.

Karena itu, pengamat dari Citra Institute ini mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengambil langkah kebijakan ekonomi yang inovatif dalam menyelesaikan persoalan pajak ini.

“Langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah terkait dengan wacana kenaikan PPN 12 persen tersebut,” tutup Efriza.

Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah