DPR Siap Panggil Dirut KAI, Soroti Dugaan Gangguan Sistem Persinyalan

Proses evakuasi insiden di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: RMOL)

J5NEWSROOM.COM, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong evaluasi besar-besaran terhadap sistem keselamatan kereta api pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Tekanan kini mengarah ke PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, menyusul dugaan adanya persoalan serius pada sistem operasional dan pengamanan jalur.

Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko, memastikan pihaknya akan memanggil seluruh pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang untuk membahas jalur-jalur prioritas yang dinilai rawan kecelakaan.

Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada awal masa sidang 13 Mei, dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta pihak PT KAI guna membahas langkah konkret perbaikan sistem keselamatan.

Dorongan evaluasi ini menguat setelah muncul indikasi kejanggalan dalam sistem persinyalan. Dalam paparan yang disampaikan, KRL Commuter Line disebut sempat berhenti akibat gangguan namun masih berada di jalur yang akan dilalui KA Argo Bromo Anggrek.

Dalam sistem interlocking perkeretaapian, sinyal seharusnya otomatis berubah merah ketika jalur tidak aman. Namun, masinis KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan tetap menerima sinyal hijau, sehingga memunculkan dugaan adanya gangguan sistem atau kesalahan manusia dalam pembacaan sinyal.

Komisi V menilai persoalan tersebut sangat serius karena terjadi di area stasiun yang semestinya menjadi pusat kontrol sekaligus titik paling aman dalam operasional kereta api.

DPR pun mendorong langkah korektif lebih agresif, termasuk percepatan pembangunan pengamanan di sekitar 1.800 perlintasan sebidang serta pemisahan jalur kereta komuter dan jarak jauh melalui skema double-double track.

Menurut Sudjatmiko, pemisahan jalur menjadi kebutuhan mendesak agar operasional kereta lebih aman dan tidak saling mengganggu, terutama pada lintasan padat yang digunakan bersama oleh kereta komuter dan jarak jauh.

Komisi V menilai rangkaian kecelakaan yang terus berulang menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sementara setiap kali insiden terjadi.

Sumber: RMOL
Editor: Agung