J5NEWSROOM.COM, Karimun – Bupati Karimun, Iskandarsyah, ingin menjadikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dari Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai karpet merah bagi investor.
Iskandarsyah mengatakan, hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Karimun harus dilihat dari kacamata yang lebih luas, bukan hanya soal angka yang presisi atau deretan kuitansi yang tersusun rapi. Menurut dia, saat ini Karimun harus berlayar menuju akuntabilitas yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Kami tidak sudi WTP hanya menjadi pajangan berbingkai di lemari kantor. Kami ingin investor dunia melihat WTP ini sebagai garansi mutlak bahwa setiap rupiah di Karimun dikelola dengan presisi, sangat transparan, dan bersih dari biaya siluman,” ujar Iskandarsyah dengan penuh optimistis.
Ia menyebutkan bahwa dalam persaingan ekonomi global saat ini, mata uang paling berharga bagi pemodal asing maupun domestik bukanlah sekadar dolar atau rupiah, melainkan kepercayaan.
Iskandarsyah menyadari betul hukum alam bisnis tersebut. Saat pemerintah daerah memegang teguh integritas keuangannya, ketidakpastian yang sering menjadi momok para pengusaha akan seketika memudar.
Predikat WTP pun bertransformasi menjadi sebuah sinyal aman. Sinyal yang menyatakan bahwa menanamkan modal di wilayah pesisir ini berarti berhadapan dengan sistem birokrasi yang taat asas, taat hukum, dan memberikan kepastian investasi yang sangat terukur.
Dampak dari cara pandang baru ini, lanjutnya, langsung meresap ke dalam jantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Karimun kini dipaksa turun gelanggang untuk bekerja layaknya mesin penggerak ekonomi produktif.
Dana publik tidak lagi dihabiskan untuk sekadar memanaskan mesin operasional perkantoran, melainkan difokuskan untuk menyulap infrastruktur dasar menjadi fasilitas yang memanjakan industri dan melancarkan urat nadi logistik.
Pemerintah Kabupaten Karimun kini menerapkan standar baru. Setiap usulan pembangunan wajib menjawab satu pertanyaan krusial yang bermuara pada seberapa besar dana tersebut mampu mendongkrak daya saing Karimun hingga memikat para pelaku industri di kawasan strategis Selat Malaka.
Melalui langkah agresif ini, Karimun tidak lagi sekadar merayu pengusaha dengan janji manis. Pemerintah daerah menantang para pemilik modal untuk berlabuh dan menetap dalam jangka panjang. Tawaran utamanya bukan lagi sekadar letak geografis yang berada di jalur perdagangan internasional, melainkan kepastian bahwa ekosistem bisnis mereka akan dikawal oleh birokrasi yang lincah dan berwibawa.
“Predikat WTP adalah gerbang utama pembuka kepercayaan. Sekarang kami membuka gerbang itu seluas-luasnya untuk menyambut badai investasi yang akan meledakkan ketersediaan lapangan kerja dan mengubah total wajah ekonomi masyarakat Karimun,” pungkasnya.
Hari ini, Kabupaten Karimun sedang menulis ulang narasi tata kelola pemerintahannya. Mereka membuktikan bahwa dari sebuah kedisiplinan akuntansi yang apik, sebuah daerah dapat melompat dari sekadar penonton di pinggir jalur perdagangan internasional menjadi pemain utama yang menentukan arah angin investasi.
Editor: Agung
