Angka Kelahiran di Singapura Rendah, Disiapkan Bantuan Hampir Rp 1 Miliar untuk Setiap Anak

Keluarga bahagia dengan anak di tengah rendahnya angka kelahiran di Singapura. (Foto: Nett)

J5NEWSROOM.COM, Singapura – Pemerintah Singapura menyiapkan paket dukungan finansial bagi keluarga yang memiliki anak di tengah terus menurunnya angka kelahiran di negara tersebut.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan kebijakan itu dalam pidato tahunan pada Minggu (23/8/2026).

Melalui kebijakan baru tersebut, setiap anak yang lahir di Singapura akan memperoleh berbagai bentuk dukungan finansial hingga mencapai hampir 70.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 975 juta selama masa pertumbuhannya.

“Setiap bayi yang lahir akan menerima hadiah bayi 10.000 dollar Singapura,” kata Wong dalam pidatonya.

Selain hadiah kelahiran, pemerintah memberikan hibah MediSave sebesar 5.000 dolar Singapura. Anak juga mendapatkan rekening pengembangan dengan hibah awal 5.000 dolar Singapura serta tambahan hibah antara 1.000 hingga 5.000 dolar Singapura.

Dukungan tersebut tidak berhenti ketika anak lahir.

Pemerintah Singapura akan memberikan Kredit Anak sebesar 2.000 dolar Singapura setiap tahun, mulai usia satu hingga 16 tahun. Anak juga memperoleh tambahan dana Edusave selama menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengah.

Ketika berusia 17 tahun, pemerintah kembali memberikan tambahan 10.000 dolar Singapura ke rekening pendidikan pasca sekolah menengah.

Jika seluruh skema tersebut dihitung, total dukungan langsung yang diterima setiap anak dapat mencapai hampir 70.000 dolar Singapura.

“Jadi secara keseluruhan, setiap anak di Singapura akan menerima hampir 70.000 dollar Singapura dalam bentuk dukungan keuangan langsung seiring pertumbuhan mereka,” ujar Wong.

Selain memberikan bantuan finansial, pemerintah Singapura juga memperluas hak cuti bagi orang tua yang bekerja.

Saat ini, orang tua yang memiliki anak berusia enam tahun atau lebih muda mendapatkan hak cuti tertentu. Untuk anak berusia tujuh hingga 12 tahun, jumlah cuti yang tersedia lebih terbatas.

Ke depan, jumlah cuti perawatan anak akan ditingkatkan menjadi delapan hari bagi keluarga dengan satu anak, 10 hari untuk keluarga dengan dua anak, dan 12 hari bagi keluarga yang memiliki sedikitnya tiga anak.

Pemerintah juga akan mengambil alih pembiayaan seluruh cuti terkait anak yang diatur dalam undang-undang, hingga batas penggantian tertentu.

Langkah lain yang disiapkan adalah menekan biaya penitipan anak. Pemerintah menargetkan biaya penitipan anak sehari penuh di lembaga yang mendapat dukungan pemerintah turun menjadi 150 dollar Singapura per bulan.

Sementara itu, biaya perawatan bayi ditargetkan menjadi 300 dollar Singapura per bulan.

Saat ini, keluarga di Singapura dapat mengeluarkan hampir 600 dollar Singapura per bulan untuk penitipan anak sehari penuh. Biaya perawatan bayi bahkan dapat melampaui 1.000 dollar Singapura per bulan.

Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah Singapura di tengah penurunan angka kelahiran yang semakin mengkhawatirkan.

Tingkat kesuburan total Singapura tercatat hanya 0,87 pada 2025. Angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah negara tersebut.

Pemerintah kemudian membentuk kelompok kerja lintas lembaga yang dipimpin Menteri di Kantor Perdana Menteri Indranee Rajah untuk mencari langkah mengatasi tren penurunan kelahiran.

Wong mengatakan pemerintah menyadari bahwa keputusan memiliki anak merupakan persoalan pribadi setiap keluarga. Karena itu, kebijakan pemerintah tidak dapat memaksa masyarakat untuk memiliki anak. Namun, pemerintah berupaya mengurangi hambatan ekonomi dan sosial yang dihadapi keluarga.

“Keputusan untuk memiliki anak adalah keputusan yang sangat pribadi. Kebijakan saja tidak dapat mewujudkannya,” kata Wong.

Menurut dia, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang membuat warga Singapura lebih mudah memulai dan membesarkan keluarga. “Ini adalah salah satu investasi terbaik yang dapat kita lakukan,” ujar Wong.

Pemerintah Singapura memperkirakan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dalam beberapa tahun mendatang akan melambat. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus memastikan warga negara Singapura tetap menjadi mayoritas penduduk.

Editor: Alia Safira